WestPapuaNews:Org – MERAUKE Proyek strategis nasional (PSN) telah merampas ruang hidup masyarakat adat, merusak lingkungan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua sekaligus memperkuat penjajahan dan kolonialisme Indonesia di Papua untuk melakukan genosida orang asli Papua yang adalah umat Tuhan yang telah memberikan tanah Papua bagi orang asli Papua turun temurun sejak penciptaan langit dan bumi oleh Tuhan Allah yang maha kuasa harus dijaga agar orang asli Papua tidak punah dari kejahatan kolonialisme Indonesia diatas tanah Papua dan sedang merampok tanah Papua demi kepentingan eksploitasi NKRI dan Prabowo-Gibran sedang menjual hak kesulungan orang asli Papua sebab tanah adalah mama bagi orang asli Papua tidak boleh dijadikan lahan perampokan demi kepentingan investasi asing bertujuan untuk membunuh seluruh orang asli Papua maka kami gereja bertugas dan menolak tegas kejahatan Prabowo-Gibran bersama orang asli Papua sebagai umat kami maka kami mengutuk Proyek strategis nasional (PSN) sebab kami telah melihat dan mendengar keluhan umat kami rakyat Papua telah melakukan protes rakyat Papua terhadap PSN malah direpresi negara.
WestPapuaNews:Org – Dalam penutupan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI di Merauke pada 2 Februari 2026, setelah Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI melakukan kajian dan mendengar suara masyarakat adat Papua, gereja-gereja di Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty menyampaikan pernyataan sikap berikut:
“Pertama, gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di tanah Papua dan boycott seluruh produk Indonesia di tanah Papua sebagai bagian dari kolonialisme dan penjajahan Indonesia di tanah Papua. Kedua, gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia, dan mendorong penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia serta menghargai rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dari penjajahan dan kolonialisme Indonesia di seluruh tanah Papua.”Rakyat Papua telah mengalami penjajah dan kolonialisme Indonesia selama 64 tahun lebih illegal Indonesia aneksasi di Papua Barat yang ilegal dan telah melanggar hukum Internasional sekaligus ajaran agama kristen, Islam, Hindu, Budha, bahwa tidak boleh merampas tanah orang lain bukan milikmu. Tanah ini milik orang asli Papua dan harus dikembalikan kepada orang asli Papua. Sebab orang Papua bukan Indonesia dan Indonesia bukan Papua secara budaya, culture, costumes orang asli Papua sangat jauh berbeda sekali tetapi Papua adalah Melanesia ethnic.
WestPapuaNews:Org Pelaksanaan Sidang MPL-PGI di Merauke pada 30 Januari-2 Februari 2026 ini dihadiri perwakilan dari 105 Sinode Anggota, 30 PGI Wilayah (PGIW)/Sinode Am Gereja (SAG) seluruh Indonesia, badan-badan oikoumene , dan lembaga-lembaga mitra PGI. Sidang MPL-PGI kali ini menghadirkan juga sejumlah pejabat publik seperti Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan. Kami menyadari dengan seksama bahwa seluruh tanah di wilayah Papua terutama di Merauke bukan tanah milik gereja Katolik dan Uskup Agung Merauke yang selama ini menjadi agen penjilat pantat pemerintah kolonial NKRI dan menjual tanah milik suku asli orang Merauke ke perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dan perusahaan yang telah merusak tanah milik suku asli orang Papua. Gereja katolik Uskup Agung Merauke adalah biang kerok dan dalang utama penindas dan perampok tanah Papua demi kepentingan kapitalis lokal, national dan international bersembunyi dibalik jubah gereja sebagai drakula penghisap darah-darah orang asli Papua di Merauke.
WestPapuaNews:Org Sikap PGI yang tegas agar gereja-gereja di Indonesia menentang PSN di tanah Papua dan menolak meluasnya militerisme di pemerintahan Prabowo-Gibran adalah langkah kuat bagi lembaga keagamaan seperti gereja untuk selalu memihak umat, rakyat, dan kelestarian lingkungan, hutan, yang menjadi korban otoritarianisme Jakarta yang tidak mendengar suara orang Papua dengan terpilihnya Prabowo Subianto-Gibran Indonesia menjadi diktator otoriter yang menindas rakyat Papua, Kalimantan, Aceh, Batak, Sumatera yang mengalami musibah. Akibat perampokan, exploitasi, pembabatan hutan-hutan di Aceh, Sumatra, Batak ribuan rakyat biasa menjadi korban akibat personal profits di mana perusahaan kelapa sawit di Merauke dimiliki oleh Tirto Karnavian, Paulus Waterpauw, Prabowo Subianto, dan beberapa jenderal TNI/POLRI.