Pasca Penyerangan di Posramil Kisor. Masyarakat 18 Kampung ketakutan pulang ke rumah karena kehadiran aparat TNI/Polri yang membabi buta

MAYBRAT Westpapuanews.Org – Tim gabungan TNI masih melakukan penyisiran dan pembakaran rumah-rumah masyarakat, merusak setiap jembatan-jembatan yang menghubungkan setiap distrik, bahkan gedung-gedung sekolah dan gereja dijadikan sebagai post. Bahkan secara diam-diam Panglima Kodam XVIII Kasuari MayJen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat  Irjen Pol Dr Tornagogo Sihombing, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan telah mengirimkan pasukan TNI/Polri dalam jumlah yang sangat besar dari kabupaten Bintuni sedang dalam menuju perjalanan menggunakan mobil sepanjang 822 KM selama 30 jam  ke Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat sore tadi (8/9/2021).

Pasukan dalam jumlah besar akan tiba besok pagi ( Kamis 9/9/2021) di Kabupaten Maybrat dan selanjutnya akan melanjutkan operasi penyisiran secara besar-besaran, pembumi hangusan harta milik penduduk setempat, dan pembunuhan yang ditujukan kepada masyarakat biasa kemudian itu akan dijadikan sebagai alasan untuk biaya operasional pembangunan Kodim Maybrat, peluncuran dana yang besar dari pusat demi perluasan operasional perusahaan Gas LNG Bintuni  serta pelebaran perusahaan kelapa sawit demi kepentingan investasi asing yang dikelola langsung oleh Luhut Panjaitan, Tito Karnavian, Paulus Waterpauw, pejabat-pejabat NKRI yang sangat rakus. 

Juru bicara Kodam XVIII/ Kasuari, Kolonel Hendra Pesireron, mengatakan tim gabungan sudah menduduki sejumlah perkampungan warga dan kami melarang dengan tegas  warga setempat tidak boleh kembali lagi, jika kembali kami tidak segang-segang untuk menembak mati dan seluruh kampung anda sekarang telah menjadi markas militer. Sebab anggota TNI sangat ketakutan dan lari babi ketika berhadapan dengan pejuang pembela keadilan dan kebenaran TPNPB sehingga TNI/Polri jagonya melampiaskan dendam dan emosi mereka terhadap rakyat biasa yang tidak tahu persoalan sehingga masyarakat 19 kampung sangat ketakutan dengan kehadiran para personil TNI/Polri yang tidak bersahabat dan tidak mempunyai moral sama sekali.

“Secara umum situasi kabupaten Maybrat trauma dengan kehadiran aparat militer tim gabungan sudah berada di sejumlah kampung sangat meresahkan masyarakat sehingga masyarakat telah mengungsi ke hutan-hutan karena ketakutan kehadiran aparat yang sangat kejam dan tidak menjamin keamanan warga sipil setempat,” bahkan rakyat sangat takut dengan kehadiran TNI/Polri untuk sementara masyarakat masih di hutan-hutan sampai hari ini. Maka jangan heran ketika penjajah melalui juru bicaranya Kapendam dalam siaran pers Rabu (8/9/2021) claim kondusif tetapi sore hari telah mengerahkan ribuan personel TNI/Polri dari kabupaten Bintuni dalam perjalan menuju Kabupaten Maybrat dan akan tiba besok pagi hari Kamis, 9/9/2020 untuk operasi penyisiran dan pembunuhan secara besar-besar besok pagi. Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua Barat berserta Bupati Maybrat  segera menghentikan kekerasan dan terrors terhadap rakyat biasa di beberapa kampung yang sedang mengungsi di hutan-hutan saat ini.

“Saat tim melakukan penyisiran, didapati sejumlah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB dan terus terang kami sangat ketakutan menghadapinya. Maka kami melampiaskan emosi kami dengan  merusak fasilitas jembatan penyeberangan di wilayah Aifat Timur, perusakan rumah-rumah masyarakat, gedung-gedung sekolah, gereja-gereja. Sempat terjadi kontak tembak namun kami menembak kemana-mana tanpa arah biarpun kayu, bunyi apa saja karena prajurit kami ketakutan dan gementar menghadapi keberanian TPNPB maka masyarakat sipil menjadi sasaran kami sebagai laporan pertanggung jawaban keatasan kami dan ke pusat Jakarta ,” kata Kolonel Hendra.

Pihak-pihak pemimpin gereja telah meminta aparat TNI/Polri agar segera menghentikan kejahatan, intimidasi, teror dan penyiksaan masyarakat setempat dan juga aparat TNI/Polri bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mematikan internet access, telephone, karena takut informasi kejahatan aparat TNI/Polri akan di ekspos ke media di dunia. Maka sebagai hamba Tuhan kami terus melakukan perjalanan dan mengungsi ke kecamatan lain sebab kebrutalan TNI/Polri yang tidak bisa dikendalikan dengan otak dingin di wilayah perkampungan wilayah Aifat Selatan dan Timur masih  panik dan ketakutan karena penyisiran tim gabungan sangat meresahkan masyarakat sehingga umat kami menyelamatkan diri ke dalam hutan sebab TPNPB selalu menghormati masyarakat setempat dan melindungi kami. Tetapi umat sangat tidak nyaman dengan kehadiran aparat militer Indonesia dan jumlah pasukan TNI/Polri sedang dalam perjalanan dari Bintuni menuju ke Kabupaten Maybrat sejak sore tadi yang telah kami dengar.

“Kami sudah imbau kepada masyarakat agar jangan percaya dengan omongan licik dari aparat TNI/Polri yang telah melakukan penipuan publik bahwa situasi aman-aman. Sementar sedang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar dari kabupaten Bintuni menuju kesini. Ini adalah hal yang baru, tetapi telah menjadi lagu lama ketika aparat TNI/Polri yang selalu memutar balikan fakta dilapangan. Ketika di media umum mengatakan situasi aman, namun kenyataannya masyarakat 18 kampung telah mengungsi ke hutan-hutan sebab kejahatan aparat yang tidak manusiawi dan menangkap setiap orang Papua dan anak-anak sekolah di jalan-jalan.  Sampai saat ini sangat jelas jika Panglima, Kapolda, Gubernur Papua Barat dan Bupati Maybrat merekayasa situasi konflik sehingga bisa mendapatkan dana-dana langsung dari pemerintah pusat Jakarta dengan mengorbankan rakyat 18 kampung sebagai tumbal untuk memenuhi nafsu pribadi mereka agar bisa mendapatkan kenaikan pangkat dan jabatan di dalam beberapa periode. 

Bahkan Pangdam, Kapolda, Gubernur dan Bupati mengancam masyarakat walaupun tidak terlibat tetapi akan mendapatkan hukuman dan penyiksaan ketika bertemu dengan pasukan kami sehingga ini bisa menjadi alasan laporan kami ke pusat bahwa anggota TNI/Polri telah berhasil mengamankan anggota pasukan pembela keadilan dan kebenaran dari penjajahan TPNPB,” ujar Kapendam.

Adapun laporan masyarakat yang kami dapat langsung dari lapangan mengatakan , bahwa TNI/Polri yang telah  lebih dulu melakukan teror dan mengintimidasi kami agar tidak kembali ke perkampungan.

“Kami terima laporan masyarakat bahwa mereka sangat  ketakutan bukan karena kehadiran TPNPB yang selalu melindungi, memberikan rasa aman, tidak pernah membunuh kami, meresahkan kami sebab TPNPB adalah pahlawan pembela tanah air melawan penjajahan negara kolonial Indonesia selama 60 tahun lebih sangat menghargai warga masyarakat disini. Tetapi kehadiran TNI/Polri tidak memberikan rasa aman buat kami sebagai masyarakat biasa karena TNI/Polri telah mengeluarkan ancaman sejak tanggal 2/9/2021 akan membunuh, menyiksa kami  jika kembali ke perkampungan,” kata  informan kami di lapangan lokasi kejadian. 

Tadi sore Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Panglima Kodam XVIII Kasuari MayJen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapolda Papua Barat  Irjen Pol Dr Tornagogo Sihombing telah mengirimkan jumlah pasukan TNI/Polri dalam jumlah yang sangat besar sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Maybrat dan akan tiba di pagi hari untuk siap melaksanakan operasi militer, penyisiran, penangkapan secara besar-besaran sehingga kami tidak menjamin keselamatan rakyat yang telah melarikan diri ke hutan-hutan sebab kepentingan kami adalah bagaimana dengan situasi ini bisa menaikan nama, pangkat, jabatan dengan mengorbankan rakyat 18 kampung biarlah mereka semua mati kelaparan, ditembak, disiksa penting jabatan kami tetap ada dan menikmati kekuasaan dengan senang hati.

Namun Gubernur Barnabas Mandacan telah menghimbau “kepada masyarakat sipil saya imbau untuk kembali ke kampung. Walaupun diam-diam Gubernur Papua telah bekerja sama dengan Panglima, Kapolda dan Bupati Maybrat telah setuju diam-diam mengirim pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar kemungkinan akan tiba pagi ini. Maka jangan heran kalau jaringan telepon dan internet dimatikan dengan sengaja agar operasi pembunuhan, penyisiran, penyiksaan akan berjalan dengan aman dan terencana.  Kehadiran aparat tidak akan memberikan jaminan keamanan dan menakut-nakuti masyarakat agar tetap bodoh, diam dan tidak boleh melakukan perlawanan jika Papua masih tetap dijajah oleh kolonial Indonesia lebih dari 60 tahun dan saya sebagai Gubernur tidak mau tempat makan saya terganggu sebab sudah rasa enak dan nyaman saat ini .