Tiga Tipe Tuan Tanah : Dimana Posisi Anda?

Oleh : Everistus Kayep

Everistus Kayep.@tribun-arafura.com

ADA TIGA AKTOR Utama dalam konflik investasi pertambangan atau perkebunan skala besar di Indonesia. Ketiga aktor ini adalah para tuan tanah yaitu Tuan Tanah Tipe Pertama, Tuan Tanah Tipe Kedua dan Tuan Tanah Tipe Ketiga. Aktor-aktor lain seperti militer, pebisnis kebutuhan pokok, bisnis prostitusi dan bisnis gelap lainnya merupakan pelengkap dalam gurita investasi.

Dalam ulasan berikut akan dijelaskan tipe-tipe tuan tanah dimaksud dan pembaca diharapkan bisa menentukan posisi dan sikapnya masing-masing.

Tuan Tanah Tipe Pertama : Masyarakat Adat

TUAN TANAH TIPE Pertama adalah pemilik tanah yang sesungguhnya karena mereka sudah hidup dan memiliki serta mengelola tanah dan hutan alam selama ribuan tahun sebelum peradaban moderen. Mereka tersebar di seluruh Nusantara dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua.

Mereka hidup berdasarkan hubungan kekerabatan dan berhasil mengembangkan peradabannya sendiri. Mereka telah memiliki pranata sosial, politik, hukum, ekonomi dan model pemerintahan sendiri jauh sebelum kehadiran kolonialisme yang mengembangkan peradaban baru di Nusantara.

Di Indonesia Tuan Tanah Tipe Pertama secara populer dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat atau Indigenous People. Mereka telah eksis di Nusantara beratus-ribu tahun sebelum Negara Indonesia yang kini berusia 72 tahun lahir pada tanggal 17 Agustus 1945.

Contoh tuan tanah tipe pertama adalah suku-suku di Papua termasuk suku Marind di Kabupaten Merauke yang kini tanahnya banyak dirampas untuk tujuan investasi perkebunan skala besar.

Tuan Tanah Tipe Kedua : Negara

TUAN TANAH TIPE Kedua adalah Negara dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI memperoleh status sebagai Tuan Tanah Tipe Kedua berdasarkan klaim politik wilayah Sabang-Merauke dan Pasal 33 UUD 1945.

Tuan Tanah Tipe ini baru lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kini baru berusia 72 tahun. Dengan demikian usia Tuan Tanah Tipe Kedua masih sangat belia dibandingkan dengan usia Tuan Tanah Tipe Pertama.

Berdasarkan klaim politik kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara mengklaim semua tanah di wilayah Indonesia sebagai miliknya sehingga rezim yang berkuasa merasa bebas melakukan apa saja diatas tanah yang sebenarnya merupakan milik Tuan Tanah Tipe Pertama.

Tuan Tanah Tipe Ketiga : Investor

TUAN TANAH TIPE Ketiga adalah Investor atau pemilik modal yang menjadi tuan tanah dengan cara membeli atau merampas Tanah dalam jumlah besar dari Tuan Tanah Tipe Pertama.

Tanah yang dibeli atau dirampas digunakan untuk investasi pertambangan atau perkebunan skala besar untuk menjawab kebutuhan pasar global, regional dan sedikit untuk pasar domestik.

Tujuan Investasi perkebunan skala besar saat ini lebih didominasi oleh permintaan pasar global. Penyebabnya adalah : (1) krisis pangan di negara-negara maju sebagai konsekwensi logis dari konversi bahan pangan yang merupakan bahan makanan manusia menjadi energi, alkohol dan obat-obatan; (2) kebutuhan bahan baku, terutama kayu untuk memenuhi kebutuhan furnitur dunia; (3) kebutuhan akan energi yang melanda dunia akibat menipisnya ketersediaan sumber energi fosil yang tak terbarukan dan berkecamuknya perang penggulingan rezim yang dimotori Amerika Serikat di wilayah kaya minyak, terutama di wilayah Jazirah Arab, Afrika Utara, Balkan dan Asia Barat; (4) trend penggunaan bahan bakar hayati yang ramah lingkungan, diantaranya berbahan baku Minyak Sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Proses Perampasan Tanah

TUAN TANAH TIPE Ketiga biasanya orang asing, keturunan asing di Indonesia atau Orang Indonesia yang menjadi kaki tangan asing. Mereka adalah investor yang memiliki modal atau koneksi dengan sumber modal dan pasar global.

Dalam proses merampas tanah dari tangan Tuan Tanah Tipe Pertama, Tuan Tanah Tipe Ketiga bekerjasama dengan Tuan Tanah Tipe Kedua. Terjadi pembagian tugas disini.

Tuan Tanah Tipe Ketiga menyediakan modal, koneksi ke pasar global dan jaringan konspirasi yang selalu sukses melakukan penetrasi dan infiltrasi ke Tuan Tanah Tipe Kedua dalam hal ini rezim yang berkuasa. Sedangkan Tuan Tanah Tipe Kedua menyediakan payung hukum dan jasa keamanan.

Bukti nyata suksesnya penetrasi dan infiltrasi Tuan Tanah Tipe Ketiga ke dalam jantung Tuan Tanah Tipe Kedua adalah produk hukum yang selalu memberikan kemudahan atau jalan tol bagi investasi.

Pada titik ini kita bisa melihat ada UU ( Undang-Undang), Inpres (Instruksi Presiden), Permen (Peraturan Menteri) dan perizinan di tingkat Pusat kemudian dijadikan acuan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghasilkan produk Perda (Peraturan Daerah) dan perizinan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang sangat menguntungkan Tuan Tanah Tipe Ketiga.

Landasan hukum inilah yang menjadi dasar bagi Tuan Tanah Tipe Ketiga untuk merampas Tanah milik Tuan Tanah Tipe Pertama.

Alat Paksa : Represif dan Persuasif

PRODUK HUKUM ATAU Perizinan saja tidak cukup. Diperlukan dukungan alat paksa secara keras maupun lunak untuk memastikan Tuan Tanah Tipe Pertama tidak berkutik ketika tanahnya dirampas. Mengapa? Karena tanah terkait langsung dengan kehidupan Tuan Tanah Tipe Pertama. Merampas tanah berarti merampas hidup mereka maka pasti ada perlawanan. Menjadi sebuah keharusan bagi Tuan Tanah Tipe Ketiga untuk memadam perlawanan ini dengan cara keras (represif) maupun lunak (persuasif). Hal ini mutlak dilakukan agar Investasi bisa berjalan lancar.

Untuk melapangkan jalan bagi alat paksa bertindak di lapangan, Investasi harus lebih dahulu dinobatkan sebagai Obyek Vital Nasional atau Obvitnas.

Alat paksa secara keras yang digunakan disini adalah Polisi (tangan militernya bernama Brimob) dan Tentara. Sebagai alat negara, kedua institusi ini digunakan untuk melindungi UU Inpres, Permen, Perda dan semua bentuk perizinan yang sudah dibuat oleh Tuan Tanah Tipe Kedua dan memastikan Tanah yang sudah berpindah tangan ke Tuan Tanah Tipe Ketiga tidak boleh digugat.

Posisi mereka setia melindungi dan membela investasi sehingga para aktivis di Indonesia menyebut mereka sebagai ‘Anjing Penjaga Modal’.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam kasus mengamankan kepentingan investasi, petinggi Tentara dan Polisi berperan sebagai Raja-Raja Perang dengan kapling wilayah masing-masing. Investasi A, B dan C dikuasai oleh Raja Perang dari unsur Tentara. Sementara Raja Perang dari unsur Polisi mengamankan dan menguasai Investasi D, E dan F.

Para Raja Perang ini mengerahkan prajuritnya mengamankan operasional investasi di lapangan dengan nyawa sebagai taruhan. Sebagai imbalannya, Para Raja Perang secara rutin mendapat setoran upeti dari para Investor.

Dalam beberapa kasus para Raja Perang dari kalangan Polisi dan Tentara saling membantu mengamankan investasi pertambangan atau perkebunan skala besar.

Contoh nyata yang sedang terjadi saat tulisan ini dibuat adalah bersatunya Raja Perang Polisi dan Raja Perang Tentara bahu-membahu mengejar Gerilyawan TPN-PB di Tembagapura dalam rangka mengamankan operasional pertambangan raksasa PT Freeport.

Peran Tentara dan Polisi yang semakin menampilkan diri sebagai ‘Anjing Penjaga Modal’ membuat slogan ‘Ksatria Pelindung Rakyat’ dan ‘Melindungi dan Mengayomi Masyarakat’ menjadi hilang makna dan patut dipertanyakan.

Dalam beberapa kasus masyarakat yang kecewa memplesetkan slogan-slogan tersebut menjadi ‘Kstaria Pelindung Investor’ dan ‘Melindungi dan Mengayomi Investor’.

Penggunaan jasa Polisi dan Tentara sejatinya sangat merugikan negara dan bangsa karena : (1) kemampuan tempur Polisi dan Tentara tidak berkembang karena yang dilawan adalah masyarakat biasa atau gerilyawan yang memiliki persenjataan kurang memadai; (2) mengorbankan prajurit Polisi dan Tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk membela investasi dan bukan membela tanah air, bangsa dan negara; (3) memamerkan kanibalisme di zaman digital saat ini, dimana prajurit Polisi dan Tentara yang kebanyakan merupakan anak-anak Tuan Tanah Tipe Pertama dipaksa menyambung hidup mereka dengan membunuh sesama manusia dan kemudian mendapat bayaran dan kenaikan pangkat; (4) mempermalukan kualitas tempur Tentara dan Polisi di mata militer negara-negara lain; (5) membunuh proses demokratisasi dan penyelesaian konflik Investasi karena negara akan selalu tampil menawarkan pendekatan kekerasan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul.

Alat paksa lain yang digunakan adalah alat lunak yang mengedepankan cara-cara persuasif. Disini muncul peran lembaga-lembaga ideologis seperti lembaga Pendidikan, lembaga Keagamaan, Ornop, Media Massa dan kaki tangan Tuan Tanah Tipe Kedua yang bertugas secara persuasif melakukan pembenaran terhadap investasi.

Tujuannya untuk secara bertahap menampilkan citra positif Tuan Tanah Tipe Kedua dan Tipe Ketiga sekaligus melemahkan semangat perlawanan Tuan Tanah Tipe Pertama dan secara halus mempengaruhi alam bawah sadar Tuan Tanah Tipe Pertama untuk menjadi lemah lembut dan secara lapang dada menerima kehadiran Tuan Tanah Tipe Ketiga.

Peran Lembaga Pendidikan

KAJIAN-KAJIAN AKADEMIS Dari pihak Kampus yang dilakukan oleh para akademisi diperlukan untuk memberi bobot ilmiah terhadap proses perampasan tanah sehingga bisa diterima secara akademik. Keterlibatan pihak akademis juga bertujuan membentuk persepsi publik seolah-olah butir-butir Tri Dharma Perguruan Tinggi – Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat – sudah terlaksana.

Rekomendasi-rekomendasi akademik yang diberikan setelah dilakukan kajian selalu mendukung proses perampasan tanah dengan cara mendorong Tuan Tanah Tipe Pertama masuk kedalam logika investasi yang sudah ada dan diharapkan bisa memperbaiki hidup dibawah dominasi Tuan Tanah Tipe Ketiga menggunakan hukum-hukum rekayasa sosial.

Tujuan lainnya adalah membunuh daya nalar mahasiswa sehingga para mahasiswa yang sebagian besar merupakan anak-anak Tuan Tanah Tipe Pertama harus berhenti berpikir dan tidak boleh bersuara.

Mereka dicekoki berbagai cerita indah tentang masa depan kampungnya dibawah dominasi Tuan Tanah Tipe Ketiga dan ditipu dengan biaya studi atau penginapan di kontrakan yang nilainya tidak sebanding dengan hutan alam mereka yang sudah dihancurkan dan tanah mereka yang sudah berpindah tangan ke Tuan Tanah Tipe Ketiga untuk selamanya.

Peran Tokoh Agama

PARA TOKOH AGAMA Berperan sebagai pemberi bobot spiritual terhadap proses perampasan tanah. Dalam catatan sejarah perampasan tanah milik suku Marind, tokoh agama Katolik pernah mendoakan prosesnya di Gereja Katolik Serapuh. Seorang tokoh agama Protestan bahkan terlibat menipu masyarakat dan membawa kabur uang ganti rugi lahan di Mam dan kini hidup di Timika.

Mengapa peran tokoh agama sangat diperlukan? Karena Tuan Tanah Tipe Pertama telah menggantungkan hidupnya di institusi keagamaan. Hidup dalam eksploitasi dan proses peminggiran secara duniawi telah membuat mereka menjadi tidak berdaya dan ramai-ramai mencari keselamatan surgawi melalui jasa para tokoh agama.

Kondisi ini diketahui secara baik oleh Tuan Tanah Tipe Kedua dan Tipe Ketiga sehingga Tokoh Agama dikerahkan untuk melemahkan Tuan Tanah Tipe Pertama.

Kabut religius dan pancaran cahaya kudus dari jubah para tokoh agama ternyata memiliki kekuatan tersendiri, membuat Tuan Tanah Tipe Pertama melihatnya sebagai sesuatu yang sakral dan dengan demikian aktifitas para Tokoh Agama membela Investasi dianggap tabu dan tertutup untuk dibahas.

Peran ORNOP

PERLU DIPERJELAS BAHWA Istilah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengandung makna yang rancu disebabkan oleh sumber pembiayaan aktivitas mereka yang bukan dari sumbangan masyarakat.

Oleh karena masyarakat tidak pernah secara swadaya membiayai mereka maka sebenarnya yang namanya LSM itu tidak pernah ada. Yang bertaburan saat ini dengan nama LSM sejatinya adalah ORNOP atau Organisasi Non Pemerintah.

ORNOP tidak pernah mandiri dalam pembiayaan. Jejaring ini secara nyata dibiayai oleh dua pihak yaitu pihak dalam negeri dan luar negeri. Pihak dalam negeri tidak lain adalah Pemerintah yang berkuasa dalam hal ini Tuan Tanah Tipe Kedua. Sedangkan pihak luar negeri adalah Pemerintah atau Lembaga Donor Asing yang terkait langsung dengan Tuan Tanah Tipe Ketiga.

Dari alur pembiayaan yang mereka terima, ORNOP secara nyata bertanggungjawab kepada donaturnya yaitu Tuan Tanah Tipe Kedua dan Tuan Tanah Tipe Ketiga.

ORNOP, walaupun secara aktif menggarap Tuan Tanah Tipe Pertama, tidak pernah bertanggungjawab kepada Tuan Tanah Tipe Pertama karena faktanya Tuan Tanah Tipe Pertama tidak pernah menjadi donatur ORNOP.

Dalam aktivitasnya, ORNOP banyak melakukan pendampingan terhadap korban investasi di kampung-kampung atau di sekitar areal perkebunan skala besar.

Di satu sisi mereka melakukan pelatihan-pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat korban investasi. Tetapi disisi lain mereka menciptakan ketergantungan.

Korban investasi menjadi tergantung dan menyerahkan seluruh nasibnya ke tangan ORNOP. Ketergantungan ini menjadi akar persoalan mengapa korban investasi tidak pernah berdaulat dan merebut kembali hak-hak fundamentalnya atas tanah dan hutan alam yang dirampas walaupun mereka sudah didampingi oleh ORNOP selama bertahun-tahun.

Peran ORNOP sejatinya adalah melakukan pengalihan perhatian dan membunuh upaya-upaya Tuan Tanah Tipe Pertama melakukan Gerakan Rakyat. Sebagai gantinya ORNOP memelopori berbagai langkah pengalihan perhatian seperti Workshop, Hearing dengan Legislatif, Langkah Hukum di Pengadilan sampai pada pembuatan laporan ke badan dunia seperti Sub Komite atau Komisi PBB.

Fakta membuktikan, selama Tuan Tanah Tipe Pertama memperjuangkan hak-hak mereka dibawah bimbingan teknis pihak ORNOP, posisi mereka untuk selamanya tetap sebagai ORANG-ORANG KALAH.

Posisi pihak asing

PIHAK ASING MENJADI pemain kunci di tingkat dunia karena sejatinya proses perampasan tanah dan hutan alam yang terjadi di Indonesia untuk kepentingan investasi pertambangan atau perkebunan skala besar adalah untuk menjawab semua kebutuhan mereka akan pangan dan energi yang akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan politik dunia.

Mereka adalah pihak yang paling menikmati hasil rampasan dan ini terbukti dari kemakmuran dan kejayaan mereka yang diperoleh dengan menjajah dan menjarah bangsa-bangsa dunia ketiga termasuk Indonesia.

Peran negara asing dalam permainan ini adalah : (1) menyediakan teknologi mutakhir dan tenaga ahli untuk kepentingan investasi; (2) menyediakan pasar global atau menjadi negara tujuan impor untuk menerima bahan baku atau setengah jadi yang disalurkan oleh Tuan Tanah Tipe Ketiga; (3) menyediakan teknologi militer dan pelatihan kontra gerilya, kontra revolusi atau kontra teroris bagi Polisi dan Tentara sehingga Tuan Tanah Tipe Ketiga bisa mendapat perlindungan secara maksimal.

Secara politis konspirasi pihak asing terlibat aktif : (1) menjaga dan mengakui kedaulatan NKRI dengan maksud proses eksploitasi terhadap Tuan Tanah Tipe Pertama yang menguntungkan mereka terus berjalan; (2) mencegah gerakan separatis dari wilayah-wilayah yang dijadikan sapi perah mendapat tempat di panggung regional maupun dunia; (3) menyokong perjuangan damai bagi gerakan separatis dengan maksud investasi tetap aman beroperasi dan rutin menyalurkan hasil eksploitasi ke pasar dunia. (Bersambung)

_______

Sumber : https://tribun-arafura.com/2017/10/27/tiga-tipe-tuan-tanah-dimana-posisi-anda-bagian-pertama/

Facebook Comments

1.652 tanggapan untuk “Tiga Tipe Tuan Tanah : Dimana Posisi Anda?