Adam Malik bertemu David Rockefeller Mei 1967 sebelum Freeport menanda-tangani Perjanjian Kontrak Kerja I

Oleh: John Anari

Untuk memenangkan Referendum Papua tahun 1969, maka Suharto mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik bertemu David Rockefeller dan Businessman Dunia di Swiss pada bulan Mei 1967 sehingga Freeport mulai menanda-tangani Perjanjian Kontrak Kerja Pertama Tambang Papua pada bulan Agustus 1969.

Akhirnya Referendum 1969 tidak mengikuti Pasal 18 Perjanjian New York yang disepakati Belanda dan Indonesia tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB. Maka Referendum yang seharusnya melalui Voting terbuka diubah melalui Voting Tertutup yang pesertanya 1025 orang dipilih oleh KOSTRAD dibawah Komando BRIGJEN Ali Murtopo.

Hasil Referendum ini secara pun ditolak dalam Sidang Umum PBB bulan November 1969 dan diusulkan ulang pada tahun 1975 bersamaan dengan Papua New Guinea. Maka Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi PBB No. 2504 yang mengatur Pembangunan di West Papua (West New Guinea) dibiayai oleh Amerika Serikat melalui Asian Development Bank dan Badan² PBB lainnya.

Jadi sudah jelas, claim Indonesia atas Resolusi PBB No. 2504 sangat bodoh karena itu bukan Resolusi PBB yang mensahkan Hasil Referendum Papua tahun 1969 Itu.