Hari HAM Sedunia 2023 : Ditengah Intimidasi Polisi, Aktivis Timor Leste serukan Free West Papua, Free Palestine dan Free Western Sahara
DILI, Westpapuanews.Org — Aktivis yang tergabung dalam Frente Maubere Solidaridade Internasional [FMSI] melakukan aksi protes damai untuk merayakan Hari HAM Sedunia ke-75 di Dili, Republik Demokratik Timor Leste pada Minggu [10/12/2023].
Mereka menyerukan dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dijajah rezim fasis Indonesia, Palestina yang dijajah fasis zionis Israel dan Sahara Barat yang sedang dijajah rezim fasis Maroko.
Ini karena FMSI berpendapat, bahwa perjuangan Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri lepas dari penjajahan Indonesia telah didukung penuh oleh dunia internasional.
“Dan kami akan mengembalikan solidaritas kami kepada negara-negara dan masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya di Papua Barat, Palestina dan Sahara Barat,” tulis FMSI dalam rilis mereka di platform Facebook.
Disebutkan, FMSI mengadakan protes damai untuk merayakan Hari Hak Asasi Manusia, dan memberikan solidaritas kepada Papua Barat, Palestina dan Sahara Barat.
Namun sebelum kegiatan dimulai, FMSI telah mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak Polisi Nasional Timor Leste [PNTL] yang kemudian berdampak pada perubahan rute pawai yang telah direncanakan sebelumnya.
“Sesuai rencana awal”, FMSI menyebutkan, “kita akan singgah di Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Indonesia untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri negara-negara yang mereka jajah, atau mereka mendukung penjajahan”.
Sayangnya, inisiatif ini terhambat oleh Komando Operasi PNTL dan oleh karena itu FMSI harus mengubah rute pawai pada menit-menit terakhir.
“Komando Operasi [PNTL] berusaha untuk tidak mengizinkan aksi unjuk rasa tersebut, namun FMSI bersikukuh dengan prinsip yang mengharuskan pawai dilakukan karena FMSI tidak melanggar satupun aturan konstitusi,” sebut FMSI.
Dikatakan, oleh karena adanya tekanan dari FMSI, Komando Operasi [PNTL] tidak melakukan intervensi lebih lanjut.
“Namun FMSI akan melaporkan pengaduan tersebut kepada otoritas hak asasi manusia seperti PDHJ untuk memperhatikan perilaku polisi yang tidak sesuai dengan konstitusi yang ada,” sebut FMSI. [W]
Berikut foto-foto yang diabadikan Emilia Moniz dari FERA — Feminista Revolusionaria :
