KNPB Almasu dan DAP Wilayah V Ha-Anim Luncurkan Petisi Tolak Otsus Jilid II dan Tuntut Referendum

KNPB Almasu dan DAP Wilayah V Ha-Anim meluncurkan Petisi Tolak Otsus Jilid II dan Tuntut Referendum. Acara peluncuran dilaksanakan di kediaman Ketua DAP Wilayah V Ha-Anim Haji Ahmad Waros Gebze di Merauke.@WPNewsOrg

Westpapuanews.Org, MERAUKE — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Almasu dan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah V Ha-Anim meluncurkan Petisi Tolak Otsus Jilid II di Merauke, Senin (20/07/2020) kemarin pada pukul 11.00 – 13.00 WWP (Waktu West Papua).

Petisi ini diluncurkan di kediaman Ketua DAP Wilayah V Ha-Anim Haji Ahmad Waros Gebze yang beralamat di Pantai Yobar Merauke. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Mahasiswa, Masyarakat dan Perwakikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. John Wob, Ph.B.

Drs John Wob Ph.B adalah Anggota MRP Pokja Agama. Beliau merupakan salah satu Tokoh DAP Wilayah V Ha-Anim yang saat ini adalah kandidat doktor.

Peluncuran petisi ditandai dengan pembacaan pernyataan oleh Ketua DAP Wilayah Ha Anim, Bapak Haji Ahmad Waros Gebze yang kemudian menyerahkan petisi tersebut kepada Ketua KNPB Wilayah Almasu Charles Sraun sebagai kordinator untuk bersama-sama melakukan penggalang dukungan tandatangan.

“Perjuangan rakyat West Papua saat ini adalah menolak paket Otonomi Khusus Jilid II yang dirancang Menteri Hukum dan HAM, yang sebentar lagi ditandatangani Jokowi untuk diputuskan oleh DRP RI. Isi dari revisi Otsus Jilid II tidak jauh beda, yang berarti tidak sama sekali memberi solusi atas kegagalan 20 tahun Otsus Jilid I, yakni penyelesaikan konflik politik yang berkepanjangan,” kata Juru Bicara Internasional KNPB Victor Yeimo.

Menurut Yeimo, revisi UU Otsus Jilid II ini secara diam-diam dirancang tanpa konsultasi seluruh rakyat West Papua dan aktor konflik. “Ini memang sifat lazim penguasa kolonial Indonesia; persis Pepera 1969 yang memilih segelintir orang Papua untuk melegitimasi permainan kotornya,” tukasnya.

Dia mengatakan, Jakarta sedang menggunakan segelintir oportunis LSM, Tokoh Agama, Adat, Akademisi, dan Elit politik Papua untuk setujui Otsus Jilid II.

“Tentu sebagai bangsa yang waras, kita tidak akan menerima paket politik kolonialisme ini diteruskan diatas tanah air West Papua yang terus berdarah-darah. Sungguh kita lebih bodoh dari binatang bila membiarkan diri jatuh di dalam lubang yang sama. Kita telah saksikan sendiri 20 tahun Otsus, Papua hanya menjadi boneka permainan Jakarta. Tentu kita bukan boneka, juga bukan budak,” kata Yeimo.

Yeimo menjabarkan, tugas rakyat West Papua saat ini segera mencatat, memantau dan menolak segala pergerakan segelintir oportunis yang sedang menutup akar konflik dan memelihara konflik melalui perpanjangan Otsus.

“Tolak orang Papua yang mata hati nuraninya sedang tertutup nafsu uang, jabatan dan kekuasaan semata,” ucapnya.

Tokoh KNPB yang kini bermukim di Papua Nugini ini mengajak rakyat Papua untuk harus berani menolak tunduk pada bujuk rayu kolonial dan kapitalis.

“Kekuatan kita adalah solidaritas semua elemen rakyat Papua, Indonesia dan dunia yang nurani, nalar dan nalurinya bergerak maju untuk perubahan yang mendasar bagi pembebasan manusia tanpa batas. Kekuatan kita adalah kebenaran yang dinyatakan melalui perlawanan tanpa henti,” kata Yeimo.

Dia melanjutkan, perlawanan rakyat Papua saat ini adalah perlawanan demokratis dimana Otsus bukan jawaban demokratik, bukan penentu nasib bangsa yang terus bertikai atas dosa politik kolonialisme.

“Perlawanan demokratis kita adalah referendum digelar agar rakyat bisa menentukan nasib politiknya sendiri; yang menjadi dasar utama membangun Papua yang bebas dari segala bentuk penindasan,” tegasnya.

Menurut Yeimo, Referendum itu adalah tugas moral Indonesia dibawa hukum internasional yang harus segera dipenuhi bagi bangsa Papua. Itu juga adalah tugas perjuangan demokratik rakyat Indonesia yang sementara dipenjara oleh doktrin sesat NKRI Harga Mati. Untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

“Mari bersatu tolak Otsus Jilid II, dan desak Indonesia gelar referendum sebagai solusi demokratis dan damai,” pungkas Yeimo.□

Berikut foto-foto yang diperoleh Redaksi Westpapuanews.Org :

Facebook Comments