Sekarang, semakin banyak orang Papua memilih diam—bukan karena tidak peduli, tapi karena takut kehilangan jabatan, fasilitas, atau kenyamanan sesaat padahal kenyataannya di tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat adat terus ditekan, hutan dan lahan dirampas, penambangan emas ilegal merajalela, dan kontrak-kontrak besar seperti Freeport terus berjalan tanpa keterlibatan rakyat Papua.
Sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan demi kepentingan luar, sementara rakyat Papua terus dimiskinkan di atas tanahnya sendiri.
Ironisnya, sebagian elit Papua justru sibuk menikmati “gula-gula manis Jakarta”—jabatan, proyek, dan pembagian kekuasaan semu—sementara tanah leluhur mereka dirampas dan dihancurkan.
Di tengah situasi ini, mahasiswa Papua sering kali menjadi garda terdepan dalam menolak kebijakan pusat yang merugikan masyarakat. Namun sangat disayangkan, sebagian elit Papua justru diperalat untuk membungkam suara rakyat dan menutupi kejahatan negara terhadap Papua.
Orang Papua harus sadar—bangkit dan bersatu melawan perampokan yang sedang berlangsung.
Salah satu bentuk kejahatan struktural paling nyata adalah kontrak PT Freeport, yang sejak awal dibuat tanpa melibatkan rakyat Papua sedikit pun. Ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, kolonialisme gaya baru yang harus dilawan.
Saatnya orang Papua membuka mata dan hati. Diam adalah bentuk persetujuan terhadap penjajahan. Sudah cukup kita menjadi tamu di tanah kita sendiri.
Kami, mahasiswa Papua bersama rakyat Indonesia yang bersolidaritas, dengan tegas menolak keberadaan PT Freeport di tanah Papua. Perusahaan ini bukan hanya merugikan masyarakat Papua, tapi juga menjadi simbol keterlibatan asing melalui Indonesia dalam menghisap kekayaan Papua.
Jakarta, 9 April 2025