Westpapuanews.org – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) melakukan aksi longmarch dari Kedubes Amerika menuju Istana Negara. Aksi yang dilakukan pada Kamis (15/8/2024) dini, dilakukan untuk memperingati pengkhianatan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia menjual nasib Orang Asli Papua ke tangan penjajahan kolonialisme Indonesia dengan nama Perjanjian New York 15 Agustus 1962 silam lalu.
Dalam aksi tersebut, AMP, FRI-WP dan AMPTPI menyatakan sikap politik kepada rezim bangsa penghianat Jokowi-Ma’ruf Amin, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB yang telah menjual rakyat Papua kedalam tangan drakula penghisap darah-darah rakyat Papua sejak 1962 sampai saat ini bahwa:
Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua dari penjajahan Indonesia di atas seluruh wilayah Papua Barat dan Papua, segera menutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh, serta semua perusahan kelapa sawit dan pertambangan lainnya di Tanah Papua, West Papua dan menghentikan rencana pengembangan Blok Wabu, Blok Weyland, dan rencana pertambangan lainnya diseluruh wilayah Papua dan West Papua.
Kami meminta agar UU Cipta Kerja, Otsus Papua dan DOB dicabut, menolak RUU Penyiaran, RUU TNI, dan RUU Polri, dan segera menarik militer organik dan non organik dari Tanah Papua karena keberadaan mereka sangat meresahkan rakyat Papua selama ini.
“Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara, orang pendatang dan militer Indonesia kepada rakyat Papua.”
Kami juga mendesak agar mengusut tuntas, tangkap, adili dan memenjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM, serta membuka akses jurnalis nasional dan internasional seluas-luasnya di Tanah Papua. Segera membatalkan perjanjian Jeddah Kemanusian yang selama ini bersembunyi di balik LSM-LSM Indonesia yang bekerjasama dengan LSM lokal, ULMWP NGO’s, media lokal Papua yang telah melakukan kudeta paksa di Vanuatu bersama Oktavianus Mote css yang berusaha mati-matian untuk sabotase perjuangan suci kemerdekaan Papua Barat dari penjajahan Indonesia diatas Papua.
Kami juga mendesak agar Amerika, Belanda dan PBB bertanggung jawab, serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, referendum dan penyelesaian pembantaian secara tidak manusia dan genosida di Papua oleh kolonial Indonesia.
Kami juga mendesak seluruh rakyat Indonesia, dunia internasional dan Papua untuk segera melakukan boycott seluruh produk-produk indonesia di seluruh Papua dan segera mempersiapkan diri untuk boikot produk indonesia secara internasional akan diumumkan dan mendesak kunjungan komisi HAM PBB ke di Papua untuk melihat langsung kondisi penjajahan secara ilegal dan pembantaian orang asli Papua selama ini.
“Segera hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Puncak Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai dan seluruh Tanah Papua. Segera bebaskan Agus Kosay, Beni Murib, 6 orang korban salah tangkap di sorong dan seluruh tahanan politik Papua lainnya tanpa syarat”
Pemerintah Indonesia juga didesak hentikan rencana pengerjaan proyek strategis nasional di Merauke, Tambrauw, Raja Ampat, dan seluruh Tanah Papua yang mengorbankan masyarakat adat Papua.