BeritaNews

Kunjungan Pejabat MSG Ke Papua Keberhasilan Diplomasi Octovianus Motte, Markus Haluk dan  ULMWP NGO’s

JAYAPURA,  United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) NGO’s kepemimpinan Octovianus Motte, Markus Haluk and Menase Tabuni berhasil meloloskan dua pejabat  MSG yang datang ke Jayapura, Papua beberapa pekan lalu.

“ULMWP sebagai anggota observer versi ULMWP NGO’s di MSG berhasil melakukan diplomasi pertama dengan kunjungan Direktur Jenderal Sekretariat MSG Dr. Leonard Louma sebagai bagian upaya kerja sama Indonesia, Jeda Kemanusian, Petisi Rakyat Papua (PRP), KNPB, Sonamapa, Jubi Papua bagian dari  hasil kudeta secara paksa di Vanuatu  itu,” kata Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP kepada suarapapua.com untuk menutup kebusukan mereka pada, Jumat (28/6/2024).

Octovianus Mote, ULMWP NGO’s dan Jeda Kemanusiaan sabotase perjuangan Papua selama ini

Kejahatan gerakan sabotase perjuangan Papua merdeka oleh sekelompok OAP papua yang sangat rakus kelompok opportunistic seperti Markus Haluk, PRP (Petisi Rakyat Papua), Sonamapa, Jubi Papua, KNPB dan Octovianus Mote yang kerjanya melakukan sabotase perjuangan Papua selama ini telah menguntungkan penjajah Indonesia. Octovianus Mote  Istrinya seorang perempuan Jawa bebas masuk keluar Indonesia Embassy dan pulang pergi Jakarta bersembunyi dibalik jubah Jeda Kemanusian  berhasil memenangkan kepentingan NKRI oleh karena itu Markus mengatakan, ULMWP NGO’s sebagai wadah representatif  atas nama bangsa Papua di MSG berterima kasih atas kunjungan kedua pejabat MSC adalah keberhasilan UWLP NGO’s yang pertama sebagai kepanjangan tangan dari NKRI dan NGO’s yang selama ini mencari makan atas nama perjuangan Papua Merdeka.

“Kami perlu ingatkan bahwa keberadaan Indonesia di MSG sebagai anggota Asosiasi sejak 2015 semata-mata karena hanya untuk membendung masalah Papua di MSG. Makanya saya, bersama KNPB, Sonapa, PRP, Jubi Papua, Octavianus Motte, Veronica Koman, Surya Anta, merontak mati-matian telah melakukan kudeta secara paksa menggantikan kepemimpinan Benny Wenda. Itulah sebabnya kita memprakarsai pembentukan, “Petisi Rakyat Papua”, yang tujuan untuk  menjatuhkan kepemimpinan Benny Wenda atas jualan iklan murahan, dengan isu  “Kepemimpinan bergilir” dalam tubuh organisasi ULMWP. Tugas kami sangat berhasil memenangkan kepentingan Indonesia maka kami sekarang bersembunyi di dalam jubah ULMWP NGO’s agar rakyat Papua jangan mencium aroma kebusukan kudeta secara paksa di Vanuatu. Inilah bahasa yang harus kami sampaikan untuk meninabobokan rakyat Papua atas keburukan Octovianus Mote, Markus Haluk, Sonamapa, KNPB, Petisi Rakyat Papua (PRP) sebab Indonesia rasa bangga kepemimpinan oportunistik.   

Walaupun kita tahu bahwa Indonesia tidak ingin kejahatan kemanusiaan, Pelanggaran HAM yang dilakukannya selama 61 tahun pendudukan di West Papua dibuka dan diangkat oleh para pemimpin MSG,” kata kelompok opportunist Markus Haluk.

Haluk mengingatkan bahwa ULMWP kepemimpinannya bersama Menase Soa, Octovianus Mote, KNPB, Sonamapa, Jubi Papua  adalah bagian dari LSM dan Jeda Kemanusiaan untuk menghancurkan perjuangan suci rakyat Papua dari dalam demi kepentingan pribadi kami, makan minum dan seluruh ikatan keluarga besar Katolik di dalam negeri maupun diluar negeri memberikan mandat dan tugas untuk mengarahkan perjuangan pembebasan rakyat Papua Merdeka ke missi katolik sedunia, yaitu perdamaian dan rekonsiliasi bukan untuk Papua merdeka dari penjajahan Indonesia diatas seluruh tanah Papua dan tidak sesuai dengan  wadah representasi politik bangsa Papua yang didirikan melalui Deklarasi Saralana di Port Vila, Vanuatu pada 6 Desember 2014.

Untuk menyembunyikan maksud busuknya, opportunist Markus dan Octovianus Mote, “Jadi harus tahu bahwa kami menjadi observer MSG dengan pengorbanan dan penderitaan. Kami membeli dengan darah, air mata dan nyawa. Di mana banyak orang Papua yang menjadi korban ketika memperjuangkan keanggotaan ULMWP di MSG. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tidak membeli dengan gratis.”

“[Oleh sebab itu] cara yang ditujukan Direktur Sekretariat MSG adalah bagian dari paket Kudeta yang telah kami lakukan di Vanuatu walaupun itu akan melukai hati orang Papua.” Katanya 

Katanya, komentarnya (Direktur MSG) bahwa “Papua dalam keadaan Stabil” ini adalah tujuan kami untuk mendukung kepentingan Indonesia agar setiap program dan kepentingan penjajahan diatas tanah Papua berjalan secara aman sesuai tujuan dan misi Jeda Kemanusian serta atas suksesnya kudeta kami di Vanuatu. 

Karena jika ditelisik faktanya di tanah Papua, Haluk mengatakan, hingga saat ini sebanyak  70 an ribu lebih orang Papua sedang mengungsi dan 7 wilayah adat Papua masih berkonflik dan kami mengharapkan banyak pos Militer TNI/POLRI yang harus dibangun sesuai dengan program MoU  Jenewa Jeda Kemanusian, NKRI, bagian dari skenario Indonesia almarhum Neles Tebay, Octovianus Mote tujuan perjuangan mereka demi dialog dalam bingkai NKRI. Makanya Octavianus Mote,  Victor Yeimo, Markus Haluk, Victor Mambor  sebagai actor dalang untuk melakukan kudeta di Vanuatu.

Selain itu kata dia, ancaman ekosida juga nyata, dimana 13 juta dari 34 juta tutupan hutan di West Papua diambil alih oleh penguasa dan investor. Maka tugas kami sebagai wadah MSG NGO’s untuk membatasi usaha-usaha diplomasi Internasional Papua Merdeka atas kepemimpinan Benny Wenda agar tidak ada implementasi Green State Vision, Structure Pemerintahan sementara Papua yang dimana Indonesia tidak mau ada kesetaraan posisi tawar antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Merdeka bukan perjuangan atas nama organisasi lagi. 

Walaupun kebusukan Motte, dan Markus Haluk menyadari bahwa orang Papua sedang mengalami slow motion genosida, genosida dan ekosida. Jadi apa yang disampaikan oleh Direktur MSG ini kontras dengan fakta yang dialami oleh bangsa Papua selama 61 tahun pendudukan Indonesia di West Papua.”

“Tetapi kami tahu kunjungan ini bagaikan malaikat pencabut nyawa di malam hari. Kami dengar bahwa semua perjalanan diatur diam-diam oleh Kementerian Luar Negeri, Jeda Kemanuasian, Octovianus Mote, Markus Haluk, Menase Tabuni  dan intelijen Indonesia. Ini semua bagian dari strategi cuci muka Indonesia dan ULMWP NGO’s ditengah sorotan komunitas Pasifik atas situasi West Papua,” tukas Haluk.

Harusnya kata dia Pemerintah Indonesia mengundang Perdana Menteri Fiji dan PNG, agar mereka hadir di Jakarta dan West Papua sesuai keputusan para Pemimpin PIF pada 2023 lalu, tetapi sesuai dengan program kerja pertama kami dengan pemerintah penjajah NKRI agar diatur Jakarta secara diam-diam agar rakyat Papua tidak boleh mencium bau busuk kami untuk mengamankan kepentingan Indonesia sesuai dengan perjanjian  Jeda Kemanusian dan ULMWP NGO’s  program kerja. 

“Ini sangat melecehkan harga diri Bangsa Papua,” pungkas Haluk.

Sebelumnya tim dari sekretariat MSG yang dipimpin Direktur Jenderal Leonard Louma dan Penasehat Eksekutif Christopher Nisbert mengunjungi Jayapura, Provinsi Papua pada, Senin (17/6/2024).

Pemerintah Indonesia melalui Ketua Satuan Tugas (Satgas) Komunikasi Publik Kesejahteraan Papua dari Kementerian Kominfo, Usman Kansong dalam pernyataannya mengapresiasi kunjungan keduanya yang dianggap sebagai langkah baik karena bisa secara langsung melihat kondisi dan berbagai pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di tanah Papua dan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas usaha kerja keras Markus Haluk, Octovianus Mote, Menase Soa, Victor Yeimo, Sonamapa, Victor Mambor, KNPB dan seluruh pengurus ULMWP NGO’s  hasil kedeta Vanuatu. Sehingga kedua pejabat MSC dapat melakukan kunjungannya dengan baik dan secara diam-diam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *