Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak

Oleh: Markus Haluk

Presiden Jokowi Pidato di Hari Pertama Sidang Umum PBB Secara Virtual. Pidato Jokowi diputarkan pada hari pertama Sidang Umum PBB, yakni pada 22 September pukul 20.30 waktu New York atau pukul 23 September pukul 07.30 Waktu Indonesia Barat.

Tahun ini merupakan tahun pertama Jokowi berpidato di Sidang Umum PBB sejak ia menjabat Presiden pada 2014. Sejak lima tahun terakhir, Jokowi selalu mendelegasikan tugas itu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, kali ini Jokowi tidak mengutus Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo mendukung bangsa Palestina untuk Merdeka;

“Palestina adalah satu-satunya Negara yang hadir di konperensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.”

Sejak Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno sebagai inisiator Konfensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955, Pemerintah dan Rakyat Indonesia secara konsisten mendukung Kemerdekaan rakyat dan bangsa Palestina.

Pada waktu dan momentum yang sama melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi saat ini, Pemerintah Indonesia terus menyangkal dan membunuh hak bangsa Papua untuk Menentukan Nasib bagi Kemerdekaan Politik.

Saat ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo memainkan berbagai peran strategis untuk dan demi mewujudkan hak kemerdekaan Palestina. Salah satu faktor utama Indonesia menjadi anggota Dewan keamanan PBB ialah untuk dan demi memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Palestina. Tetapi pada saat yang sama Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bekerja keras untuk menghadang agenda Papua Merdeka masuk di Meja Dewan Keamanan PBB dan juga diberbagai forum regional dan Intenasional.

Situasi ini bagaikan pepatah klasik;

“Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak.”

Atau bahasa Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Matius;

“Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui,” (Matius 7:3).

Fakta ini yang terjadi pada pemimpin Indonesia.

Penyangkalan dan Pembungkaman Ruang Demokrasi di West Papua

Sejak awal terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 2014 hingga saat dimana Presiden Jokowi Bicara di sidang Umum PBB berupaya keras menjadi pahlawan untuk rakyat bangsa Palestina Pahlestina. Tetapi sebaliknya menjadi pembunuh bagi rakyat dan bangsa Papua.

Fakta bahwa selama 57 tahun (1963-2020) Indonesia menduduki Papua, ruang demokrasi dibungkam dengan senjata hukum dan senjata Militer. Penangkapan, pembunuhan, operasi militer, rakyat Papua dianggap hal biasa. Pembunuhan terhadap rakyat dan bangsa Papua terjadi depan mata rakyat pun selalu disangkal dan dianggap hal biasa. Nyawa manusia Papua dianggap benda yang tidak ada nilainya.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, Presiden Jokowi melalui aparat keamanan terus melakukan pembungkaman. Terus terjadi pengiriman pasukan non organik dari luar Papua ke Papua.

Pemerintah juga menggerakan operasi buzzer di media sosial. Kerja Tim buzzer begitu sistematis dan masif. Semua fakta dan peristiwa di Papua di- hoax- nisasi. Lebih dari 18 Media abal-abal beroperasi masif di Papua untuk meng-counter media cetak dan elektronik yang memberitakan fakta kejahatan negara di Papua.

Para menterinya, saling curi star dalam merebut popularitas dan kue kekayaan Papua. Ada yang sudah menjadi menteri masih tetapi mereka masih merasa Jenderal aktif Polisi maupunTNI. Sebaliknya, ada pejabat kepolisian di daerah merasa Gubernur. Sementara Presidennya mengambil alih tugas teknis Menteri tertentu.

Presiden Jokowi Sering Mengungjungi Papua, Tidak Sentuh Akar Masalah

Sejak 2014, Presiden Jokowi lebih dari 10 kali berkunjung ke Tanah Papua. Selama kunjungan di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terus bicara pembangunan. Pertanyaannya ialah pembangunan untuk siapa?

Selama kunjungan Presiden Jokowi di tanah Papua aspirasi Politik dan HAM yang terjadi di depan mata dan kepalanya dianggap angin lalu. Pada akhir Desember 2014, saat hadiri acara Natal Bersama di Lapangan Mandala Kota Jayapura Papua, Pak Jokowi berjanji untuk menyelesaikan penembakan empat orang Siswa di Paniai pada Desember 2014. Kini sudah memasuki enam tahun tetapi tidak ada tanda-tanda penyelesaiannya.

Dengan kata lain penyangkalan masalah Sejarah Politik dan HAM terus dilakukan rejim ini. Kekerasan, represi aparat keamanan, penangkapan, penahanan, penembakan dan pembunuhan terus kapan saja mereka ingin lakukan.

Hanya kurang dari satu minggu ini banyak rentetan peristiwa pelanggaran terjadi di Papua. Berikut ini ada rangkumkan peristiwa penembakan, pembunuhan dan pembungkaman ruang demokrasi di Papua:

1. Pada 20 September penembakan dan pembunuhan Pdt. Yeremia Sanambani S.Th di Hitadibapa Intan Jaya.
2. Pada 19-20 September gabungan TNI/POLRI melakukan sweeping Kaertu Tanda Penduduk dan Kartu Mahasiswa terhadap mahasiswa Papua dibeberapa asrama di Sulawesi Utara: Kota Manado, Tomohon.dan Tondano.
3. Pada 21 September 2020, aparat keamanan di Sulawesi Utara (Manado) telah membungkam dan menghadang massa aksi mahasiswa Papua yang melakukan aksi mendukung Petisi Rakyat Papua penolakan Otonomi Khusus Papua di Kantor Gubenur Sulawesi Utara.
4. Pada 22 September Pdt. Alfred Degey, S. Th di temukan tak bernyawa di Kabupaten Nabire.
5. Pada 23 september juga 7 orang pemimpin aksi massa yang melakukan aksi penolakan Otsus Jilid II dan mendukung Petisi Rakyat Papua di Timika di tangkap dibubarkan di Timika.
6. Pada 24 Sept 2020 ribuan massa aksi di Nabire yg melakukan aksi menolak Otonomi Khusus Papua Jilid II dan Mendukung Petisi Rakyat Papua di tangkap dan dibawa di Polres Nabire.
7. Pada 25 September 2020, di Kota Makasar yang mendukung Petisi Rakyat Papua tolak Otonomi Khusus Jilid II di kepung dan diintimidasi oleh ormas Indonesia di Kota Maskasar.

Melihat fakta sejarah pendudukan dan kejahatan kemanusiaan Indonesia di Tanah Papua, sudah waktunya diingat kepada Presiden Joko Widodo bahwa jangan hanya dukungan Kemerdekaan Rakyat Bangsa Palestina tetapi mulailah dengan Papua Merdeka sebelum ke Palestina Merdeka. Wiwaoo