Benny Wenda: Papua Barat adalah ladang pembunuhan di bawah pemerintahan Indonesia
OXFORD, Westpapuanews.Org — Dua tren yang sangat mengkhawatirkan muncul dari eskalasi militer Indonesia saat ini di Papua Barat: penargetan terhadap anak-anak dan penargetan para pemimpin agama.
Setelah pembantaian awal bulan ini di Yahukimo dan Fakfak, polisi Indonesia melakukan penggerebekan brutal di markas Gereja Kingmi di Nduga. Ketika para pemimpin gereja sedang tidur di kantor pusat untuk persiapan acara gereja keesokan paginya, polisi membuka paksa pintu dan tanpa dasar menuduh mereka bekerja sama dengan pemimpin TPNPB Egianus Kogoya. Dua belas orang disiksa dalam penggerebekan tersebut.
Indonesia secara konsisten menargetkan tokoh-tokoh agama dalam upaya mereka untuk melenyapkan perlawanan West Papua. Sama seperti Pendeta Yeremia Zanambani yang dibunuh di Intan Jaya pada Desember 2020, para pemimpin gereja Tabernakel di Nduga adalah pembawa perdamaian antara pendatang dan warga Papua. Pendudukan Indonesia adalah musuh perdamaian.
Meskipun mereka menyasar para pemimpin gereja di West Papua, terorisme negara Indonesia juga menimpa anak-anak West Papua. Seperti yang didokumentasikan oleh The Guardian minggu ini, Indonesia secara konsisten menyiksa dan membunuh generasi muda yang ditahan karena alasan sewenang-wenang. Di Yahukimo, lima remaja Papua diburu dan dibunuh seperti binatang.
Kita tidak boleh mengabaikan alasan di balik eskalasi brutal ini. Di Papua Barat, bisnis dan militer mempunyai hubungan yang sangat erat: operasi militer didasarkan pada kepentingan bisnis. Luhut Pandjaitan, mantan Jenderal TNI yang kini menjabat Menteri Kelautan, adalah salah satu investor utama di tambang emas besar Blok Wabu di Intan Jaya. Blok Wabu berukuran sama dengan Jakarta dan telah menggusur ribuan warga Papua dari kebun dan tempat perburuan tradisional mereka.
Menurut Piagam PBB, penyiksaan bertentangan dengan hukum internasional, menargetkan kelompok etnis tertentu bertentangan dengan hukum internasional, dan pencegahan genosida adalah tugas tertinggi menurut hukum internasional. Namun semua kejahatan ini terjadi di Papua Barat dan dunia tidak berbuat apa-apa. Di manakah hukum internasional yang dibicarakan PBB? Apakah ini tidak berlaku bagi masyarakat West Papua?
Kita sangat membutuhkan semua negara besar, PBB, Inggris, Amerika, dan negara-negara lain, untuk mendengarkan peringatan yang diberikan oleh Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida pada bulan Juli. Jika komunitas internasional tidak bertindak, penduduk asli Papua Barat akan musnah dan tergantikan di tanah leluhur leluhur mereka.
Tuntutan kami kepada Indonesia adalah: [1] Segera menarik pasukan militernya, agar penduduk desa dapat kembali ke rumah mereka; [2] Memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat, seperti yang diminta oleh lebih dari 85 negara; [3] Mengizinkan media asing dan domestik untuk secara bebas memberitakan tentang Papua Barat; [4] Mengizinkan LSM dan kelompok hak asasi manusia untuk beroperasi secara bebas di Papua Barat. [W]
Sumber : Bennywenda.Org
