Today, Díli national Court held a verdict hearing for FRM-WP members who were arrested on 4 September, while carrying out a solidarity demonstration for the West Papuans in front of the Indonesian Embassy.

The trial of this decision was based on the accumulation of information received at the inaugural session which was held on 06. September 2020. The 16 FRM-WP members were charged with article 244 of the Criminal Code and found guilty with a fine of $ 45 per person.

In our opinion, this decision has no legal basis by Timor-Leste rule of law. Because chapter 244 of the Criminal Code requires the police to communicate with or given instructions for a period of disbandment, before forcibly dispersing or making an arrest. The Timor police did not follow the legal based law. Regards of this, FRM-WP will appeal to the highest court, before less than 15 days from now.

In Malay language:

Hari Ini, PN Díli melakukan sidang putusan untuk angota FRM-WP yang di tangkap pada tanggal 04 september, saat melakukan aksi solidaritas untuk Rakyat Papua di depan KBRI.

Sidang putusan ini berdasarkan akumulasi dari keterangan yang didapi pada sidang perdana yang di lakukan pada tgl 06. September 2020.
Ke-16 angota FRM-WP didakwa dengan pasal 244 UU-pidana dan dinyatakan bersalah dengan hukuman denda $45 per orang.

Menurut hemat kami, keputusan ini tdk punya landasan hukum sama sekali. Sebap, passal 244 dari UU-pidana mengharuskan polisi untuk berkomunikasi dengan atau beri intruksi untuk masa bubarkan diri, sebelum mengbubarkan secara paksa atau melakukan penangkapan. Ini, tidak dilakukan sama sekali oleh aparat kepolisian. Dengan Ini, FRM-WP akan melakukan banding kepada pengadilan tertingi, paling lambat 15 hari dari sekarang.

PapuaNiaLuta_ItaNiaLuta_UmanidadeNiaLuta

credit:
Front Rakyat Maubere untuk West Papua/FRM-WP