Jaringan dukungan untuk Papua Barat diluncurkan di Parlemen Eropa
BRUSSELS, Westpapuanews.Org — Jaringan anggota parlemen baru yang mendukung West Papua diluncurkan hari ini, Kamis [12/5/2022] di Parlemen Eropa di Brussels. Pada pertemuan dan konferensi pers, Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat [IPWP] mengumumkan pembentukan cabang baru di Uni Eropa.
Pertemuan bertajuk “West Papua: Hak Asasi Manusia, Penentuan Nasib Sendiri, dan Visi Negara Hijau” ini dipandu oleh Carles Puigdemont MEP, mantan Presiden Pemerintah Catalonia, dan Pernando Barrena MEP dari Basque Country. Presiden Sementara Benny Wenda menyampaikan pidato pada pertemuan tersebut, diikuti oleh Ralph Regenvanu [mantan Menteri Luar Negeri dan Pemimpin Oposisi Vanuatu saat ini], Alex Sobel MP, dan Jojo Mehta [Direktur Eksekutif Stop Ecocide International]
Pada pertemuan yang penuh sesak tersebut, para peserta mendengar tentang kemajuan Pemerintahan Sementara ULMWP, dan anggota parlemen berjanji untuk terus mendorong kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat yang telah lama tertunda.
Pertemuan tersebut menyerukan UE untuk menghentikan negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung dengan Indonesia sampai pendudukan di Papua Barat diselesaikan.
Demonstrasi dan pertemuan terjadi di seluruh Papua Barat selama dua hari terakhir untuk mendukung pertemuan tersebut.
Presiden Carles Puigdemont berkata: “Papua Barat dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963. Sejak itu Papua Barat hidup di bawah rezim penindasan ekstrem yang mungkin termasuk dalam genosida. Kami ingin memberikan tekanan pada UE untuk mengakui hak orang West Papua untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah hutang moral dan sejarah yang dimiliki Eropa terhadap rakyat West Papua.”
Pernando Barrena MEP mengatakan: “Situasi saat ini di Papua Barat dapat digambarkan sebagai darurat kemanusiaan, dengan puluhan ribu pengungsi internal, pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus, dan penolakan permanen untuk mengizinkan instrumen hak asasi manusia internasional masuk ke negara tersebut.”
Presiden Sementara Benny Wenda mengatakan: “Kami menuntut agar UE menghentikan pendanaan dan mendukung kelanjutan ‘Otonomi Khusus’ dan pembagian lebih lanjut atas Papua Barat. Indonesia telah menyalahgunakan dana UE untuk membantu militernya membunuh rakyat saya. Semua investasi UE di Papua Barat harus ditangguhkan sampai Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memasuki wilayah tersebut.” [W]
Sumber : BennyWenda.Org