Kriminalisasi Lukas Enembe oleh 5 Jenderal Polisi, ada Cina dan Muslim Papua

JAYAPURA, Westpapuanews.Org — Kriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) saat ini begitu menyita perhatian publik di Papua maupun Indonesia.

Oleh KPK, tanpa pemeriksaan,  Lukas dituduh menerima gratifikasi Rp 1 Milyar. Kemudian tuduhan melebar ke isu korupsi dana Otsus yang jumlahnya melebihi total jumlah yang sudah digelontorkan untuk Papua sejak tahun 2001. (Baca disini)

Ternyata ada para
Jenderal Polisi dibalik kriminalisasi Lukas Enembe oleh KPK. Mereka adalah Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Kapolda Papua Mathius Fachiri.

Paulus Waterpauw adalah sosok  orang Cina yang selama ini menyamar  sebagai OAP dengan panggilan Kaka Besar PW. Dia adalah putra biologis Alm John Tenawe, mantan lurah Sempan di Timika. (Bandingkan wajahnya)

Sedangkan Mathius Fachiri adalah Muslim Papua asal Kabupaten Mappi, mualaf yang dulunya adalah penganut Katolik.

Sementara tiga lainnya adalah orang Indonesia, Budi Gunawan asal Jawa, sedangkan Firli Bahuri dan Tito Karnavian asal Sumatera.

Ke-5 Jenderal Polisi ini bekerja untuk kepentingan Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), demi merebut Papua dari kekuasaan Partai Demokrat pada Pemilu 2024 dan memenangkan Capres Puan Maharani. Artinya, motif Politik Pemilu 2024 sangat dominan.

Merebut Papua lewat pesta demokrasi, bagi PDIP adalah sesuatu yang mustahil sebelum Lukas Enembe dikurung di penjara, atau meninggal karena secara kejiwaan tertekan.

Selain itu ada pergerakan Oligarki Polisi untuk merebut Papua yang sudah dikapling.

Tito sebagai Mendagri membentuk 3 Provinsi Baru di Papua tanpa mengindahkan Moratorium. Dia memiliki lahan kelapa sawit di Merauke dan tanah adat yang sudah dia rampas akan dia jual kembali ke pemerintah untuk digunakan membangun Ibu kota Provinsi Papua Selatan.

Sebagai Mendagri, Tito secara bulat menyerahkan jabatan Pj Gubernur Papua Barat ke Paulus, sedangkan Mathius disiapkan untuk Pj Gubernur atau Gubernur Defenitif Provinsi Papua Selatan.

Budi Gunawan sebagai Kepala BIN terlibat operasi intelijen tertutup, sedangkan Firli bertugas menggunakan KPK sebagai alat mereka untuk digunakan dalam proses kriminisasi, menangkap Lukas Enembe dan pejabat Papua lainnya yang dianggap musuh PDIP.

Pejabat lain yang lolos dari tangan KPK akan dipanggil oleh Mathius Fachiri menggunakan tangan Polisi. KPK dan Kepolisian dijadikan alat kelompok ini.

Untuk kriminisasi  Lukas Enembe saat ini terlihat koordinasi kerja mereka yang sangat efektif. Polisi dikerahkan untuk jemput paksa, bersembunyi dibalik penggunaan Brimob sesuai Protap KPK.

Langkah kriminalisasi menggunakan KPK dan Polisi sebagai alat kini mendapat perlawanan dari berbagai komponen rakyat Papua dengan hastag #SaveLukasEnembe.■