OPM : Kelompok MSG mengabdi pada ‘diplomasi batik’ dan menerima “uang darah” Jakarta dengan mengorbankan rakyat Papua Barat

PORT VILA, VANUATU, Westpapuanews.Org — Seorang pemimpin West Papua mengecam Melanesian Spearhead Group (MSG) karena mengabaikan perjuangan West Papua dan memilih “aliansi korup” dengan Indonesia.

Jeffrey P Bomanak, ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), menyatakan keputusan KTT Pemimpin MSG tentang Papua Barat minggu lalu sebagai “pengkhianatan” terhadap rakyat Papua dan menyerukan agar kelompok regional tersebut dibubarkan.

Tanggapannya termasuk di antara kritik yang meningkat terhadap penolakan MSG atas keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bersama negara-negara berdaulat Melanesia di Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta Kanak dan Front Pembebasan Nasional dan Sosialis. (FLNKS) yang mengupayakan kemerdekaan bagi Kanaky Kaledonia Baru dari Perancis.

Peningkatan status dari status pengamat menjadi anggota penuh sudah diperkirakan secara luas. Indonesia merupakan anggota asosiasi MSG meskipun merupakan negara berdaulat Asia.

“Tindakan menunda keputusan apa pun mengenai keadilan, kedaulatan, dan kebebasan bagi Papua Barat adalah karena Sekretariat MSG dan berbagai pemimpin MSG lebih mementingkan penerimaan uang darah Jakarta daripada korban kebiadaban Jakarta,” kata Bomanak dalam sebuah pernyataan hari ini.

“Bagi masyarakat Papua Barat, Melanesia adalah simbol solidaritas sejati, dimana nilai persaudaraan bukanlah sekedar sentimen abstrak, melainkan cita-cita kekeluargaan yang menjadi pilar keberadaan kita.

“Sampai minggu lalu, cita-cita tersebut masih bisa diungkapkan dengan harapan.”

‘Piala pengkhianatan’

MSG telah “memuaskan dahaganya” akan kemajuan ekonomi yang tidak berprinsip dari “piala pengkhianatan”, kata Bomanak.

“Dengan melakukan hal ini, hal ini telah menusuk hati kekerabatan Melanesia. Melanesia sebagai cita-cita ketuhanan kita dalam kesamaan leluhur yang unik sudah mati.”

Pemimpin OPM tersebut mengatakan, tanggal 25 Agustus 2023 akan dicatat sejarah sebagai hari ditinggalkannya hubungan kekerabatan oleh Melanesia Spearhead Group.

“Ini akan dikenang sebagai hari yang penuh keburukan ketika negara-negara keluarga kita ikut serta dalam pengabaian hak kebebasan, kedaulatan negara bangsa, dan berakhirnya Holocaust yang dibawa oleh Indonesia ke negara kepulauan kita.”

MSG kini menjadi “anggota penuh dari kanker moral dan etika” dalam diplomasi internasional di mana negara-negara tidak mempunyai dilema atas ratusan ribu korban West Papua yang merupakan biaya berbisnis dengan Indonesia.

“Pendudukan militer atas tanah leluhur kami oleh Indonesia, dan kebiadaban yang kami alami selama enam dekade, tidak memberikan ruang bagi ambiguitas.”

“Indonesia adalah musuh kami, dan perang pembebasan kami tidak akan pernah berhenti sampai Indonesia meninggalkan tanah leluhur kami.”

‘Hak kebebasan tetap utuh’

“Hak kami atas kebebasan tetap utuh bahkan setelah setiap tetes darah kami tertumpah, setelah setiap desa dan rumah keluarga dihancurkan, setelah saudara-saudara Melanesia kami melakukan pengabdian spiritual kepada diplomasi batik Indonesia – menjual jiwa leluhur mereka demi kemurahan hati dalam bentuk uang darah sementara kami tetap diperbudak dan menjadi pengungsi di tanah kami sendiri.”

Bomanak mengimbau para pemimpin negara-negara MSG yang tersisa yang menghormati “nilai sebenarnya dari kekeluargaan kita” untuk menarik diri dari MSG.

OPM telah melakukan perjuangan diplomatik dan militer melawan kekuasaan Indonesia sejak tahun 1970an.

BACA JUGA : Perang Gerilya TPNPB

Kritik terhadap pendirian MSG menyatakan bahwa hak Indonesia untuk memerintah wilayah Papua Barat dapat diperdebatkan, bahkan ilegal.

Sebuah makalah tahun 2010 yang diteliti oleh salah satu pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat, Melinda Janki, menyerukan “tindakan penentuan nasib sendiri yang tepat” sesuai dengan hukum internasional.

Pada tahun 1969, Papua Barat, yang saat itu merupakan bekas jajahan Belanda, diklasifikasikan sebagai provinsi di Indonesia menyusul apa yang disebut “Penentuan Pendapat Rakyat – PEPERA” yang dilaksanakan di bawah pemerintahan Indonesia, namun hanya 1.022 perwakilan suku Papua yang ikut serta dalam referendum di bawah tekanan.

Makalah Janki mengkaji proses tersebut dan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak penentuan nasib sendiri yang dipegang oleh rakyat West Papua berdasarkan hukum internasional.

Mereka mempelajari klaim teritorial Indonesia dan berpendapat bahwa klaim tersebut tidak membenarkan kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.

Makalah tersebut menyimpulkan bahwa kehadiran Indonesia di Papua Barat adalah ilegal dan bahwa ilegalitas ini adalah dasar berlanjutnya konflik di Papua Barat.■

Artikel diadaptasi dari Asia Pacific Report. Asli disini.