PRP Akan Kembali Gelar Aksi Tolak Otsus – DOB Dan Desak Referendum West Papua

Jayapura, Jubi – Koordinator lapangan Aksi Petisi Rakyat Papua (PRP) Yohanes Giyai mengatakan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi damai pada 14 Juli mendatang, di Jayapura, Kaimana, Wamena, Nabire dan konsulat KNPB Indonesia dan Timor Leste.

Aksi beragendakan penolakan kebijakan pemerintah Indonesia terkait Otsus, DOB dan mendesak segera menggelar referendum.

“Kami akan tetap turun jalan sebagai bentuk protes kami terhadap implementasi undang-undang Otsus dan penerapan daerah otonom baru yang tidak representatif, bangsa Papua menuntut hak nasib sendiri bagi masyarakat Papua melalui mekanisme referendum,”katanya saat menggelar Jumpa Pers di Asrama Mahasiswa Yahukimo pada Senin kemarin (11/7/2022).

Giyai mengajak warga Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) agar dapat berpartisipasi bersama dalam aksi itu. Katanya, 122 Organisasi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua menyatakan Otsus adalah kebijakan politik Jakarta dan tidak aspiratif dari rakyat.

“Dampak Otsus selama 20 tahun, kondisi rakyat makin tertindas, termarjinalkan, miskin dan tersingkir di atas tanahnya sendiri, selain itu lingkungan hidup dengan adanya Freeport dan lahan Sawit merampas hak masyarakat Papua, Hutan Papua itu habis dibabat selama 20 tahun Otsus,” katanya.

Perwakilan Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM WP) Kristian Kobak mengatakan pemekaran dan Otsus hanya bertujuan mempertahankan kedudukan Indonesia di Papua. Ada juga kepentingan investasi besar di balik itu semua.

“Pemekaran ini murni niat jakarta untuk niat investasi yang lagi antri. Pemekaran juga perluas basis militer dan kita sudah ada pengalaman sebelum PT Freeport masuk, TNI Polri masuk membantai orang Papua, ” katanya.

Aktivis perempuan Papua Yokbet Felle, mewakili anak asli wilayah Tabi juga menyatakan hal serupa.
Felle mengatakan, pemekaran jelas mengancam masyarakat Tabi, yang jadi target utama transmigrasi sejak tahun 90an.

“Kami jadi target dikuasai pendatang. Ini bisa berdampak pada kami , hak – haknya dirampas mulai dari lahan, jabatan politik, ekonomi dan lainya. Kami tersingkir. Saya sebagai anak Tabi menolak Otsus dan DOB di Papua,” katanya. (*)


Writer: Hengky Yeimo
Editor: Syam Terrajana

source: Jubi Papua