Solidaritas Aceh Papua
Oleh : Fadhli Espece
Kondisi Sosial Politik di Aceh dan Papua pada medio awal tahun 2000-an telah membuat banyak pihak geram. Kekerasan fisik dan mental yang berujung Darurat Militer Aceh dan Pemekaran Provinsi Papua adalah bentuk politik devide et impera antar masyarakat yang jauh dari nilai dan spirit perdamaian. Penindasan dan ketidakadilan terus berlangsung tanpa henti. Demokrasi di Aceh dan Papua sedang krisis dan terancam.
Realitas inilah yang berhasil menggerakkan elemen rakyat, khususnya Aceh dan Papua untuk bersatu menyuarakan bersama kegelisahan yang sedang menimpa saudara-saudaranya melalui wadah Solidaritas Aceh Papua (SAP). Wadah ini dibentuk karena Aceh dan Papua memiliki persoalan yang sama berkaitan dengan penderitaan yang berkepanjangan.
Salah satu aksi Solidaritas Aceh Papua (SAP) yang cukup fenomenal adalah aksi Longmarch dari Bundaran HI – Gedung PBB – Istana Presiden pada 8 November 2003. Aksi ini menurunkan ribuan massa yang khusus datang dari Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Jabodetabek. Saat itu, Solidaritas Aceh Papua menyuarakan isu demokratisasi dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menolak pendekatan militeristik, mendorong pendekatan dialogis, bahkan hingga ancaman boikot pemilu 2004.
Pemerintah Mega-Hamzah dinilai bertanggungjawab atas segala kekacauan yang terjadi di Aceh dan Papua. Perjuangan atas kepentingan kolektif ini membuat hubungan emosional Aceh dan Papua semakin kental. Perbedaan suku, budaya dan bahkan agama sekalipun tidak menjadi sekat yang memisahkan, karena ada kepentingan universal yang mempersatukan : perlawanan atas penindasan dan pembebasan dari ketidakadilan!
#SolidaritasAcehPapua
#SAP
#FreeTapolPapua
#PapuanLivesMatter
