Benny Wenda: Kongres I ULMWP sebuah langkah menuju kemerdekaan

JAYAPURA, Westpapuanews.Org — Pemimpin gerakan pembebasan Papua Barat, Benny Wenda menyambut baik Kongres pertama United Liberation Movement for West Papua [ULMWP] yang sedang berlangsung [Senin 20 November – Kamis 23 November 2023] di Jayapura.

“Sebagai pemimpin gerakan pembebasan Papua Barat, saya menyambut baik Kongres ULMWP yang sedang berlangsung di Jayapura.

“Saya menyerukan kepada seluruh media internasional untuk bersiap dan menunggu hasil Kongres, yang akan berakhir pada hari Kamis tanggal 23 November dengan hasil pemilihan Kepemimpinan ULMWP yang pertama,” kata Benny Wenda kepada Westpapuanews.Org, Selasa [21/11/2023].

“Mengacu pada Konstitusi yang telah dirumuskan”, Benny menyebutkan, “Kongres adalah badan tertinggi dalam pemerintahan kita.”

“Jika konstitusi kita ingin tetap menjadi pedoman, kita sebagai pemimpin harus mengakui Kongres ini dan menghormati keputusan rakyat,” kata Benny.

Disebutkan Benny, ULMWP belum pernah mengadakan Kongres sebelumnya: hingga saat ini, kepemimpinan di dalam wadah tersebut hanya dirotasi di antara faksi-faksi ULMWP yang berbeda.

“Lima ribu warga West Papua yang berkumpul di Port Numbay [Jayapura] menegaskan dukungan mereka terhadap konstitusi kami, dan menuntut agar kami mematuhinya,” tegasnya.

Merujuk pada fakta sejarah, Benny menjelaskan, Kongres ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju West Papua yang merdeka.

“Ketika Dewan New Guinea mengibarkan Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember 1961, dalam sebuah upacara yang disaksikan oleh delegasi Australia, Belanda, Perancis, dan Inggris, kita sedang dalam perjalanan untuk menjadi negara Melanesia pertama yang merdeka,” jelasnya.

“Namun,” lanjut Benny, “kedaulatan yang kami janjikan telah dirampas dengan kejam oleh invasi Indonesia. Misi kami adalah untuk merebut kembali kedaulatan itu.”

Benny merincikan, dengan adanya pemerintahan, konstitusi, dan infrastruktur yang ada, bangsa Papua bergerak maju menuju tujuan bersama dan menunjukkan kesiapan untuk merdeka.

“Konvensi Montevideo tahun 1933 mengharuskan suatu negara memenuhi empat elemen agar siap menjadi negara: masyarakat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan internasional.

“Kami mengalami kemajuan dalam segala hal.

“Dengan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah besar di Jayapura, masyarakat menunjukkan bahwa mereka siap untuk memenuhi elemen penting lainnya dari kemerdekaan Papua Barat: Demokrasi.

“Kita harus ingat bahwa Kongres ini mencakup perwakilan dari tujuh wilayah di Papua Barat, semua faksi ULMWP, dan semua sayap gerakan bersenjata. Seperti saya katakan sebelumnya, hasil Kongres adalah kehendak rakyat.

“Saya selalu mewakili rakyat Papua Barat, namun keterwakilan sejati datang dari pemilu. Masyarakat menuntut adanya pilihan, dan kita harus mendengarkannya,” jelasnya rinci.

Kongres I ULMWP

Kongres yang dibuka pada Senin, 20 November dan akan ditutup pada Kamis, 23 November 2023 ini merupakan Kongres I ULMWP.

Seperti diketahui, Kongres ini muncul atas kehendak rakyat Papua dari 7 wilayah Adat di Tanah Papua untuk memilih pemimpin mereka.

Diketahui, ketidakpuasan rakyat terhadap ULMWP terjadi setelah KTT 2 ULMWP di Vanuatu.

“Masyarakat menilai para pemimpin telah melanggar Konstitusi dimana kepemimpinan dan badan konstitusi harus diangkat dan dilahirkan melalui Kongres, bukan KTT,” demikian pernyataan Komite Kongres ULMWP yang dipimpin Bazoka Logo.

Masyarakat menilai, kegiatan KTT dimana para pemimpin selalu dipilih oleh politisi adalah tindakan anti demokrasi yang sudah harus ditinggalkan.

Masyarakat mengharapkan, politisi yang mau jadi pemimpin Papua harus dipilih oleh rakyat secara demokratis melalui Kongres, bukan dipilih oleh politisi dalam KTT.

Kondisi saat ini, kepemimpinan politik ULMWP melalui mekanisme rotasi diantara pilar pendukung secara bergilir merupakan cara yang rentan disusupi oleh Indonesia.

Apalagi Presiden Jokowi sangat gencar bergerilya untuk menjebak rakyat Papua masuk perangkap Dialog Jakarta-Papua, sebuah strategi yang sukses menjebak rakyat Aceh melalui kesepakatan damai Helsinki.

Untuk diketahui, Jokowi pada tahun 2021-2022 menugaskan Ketua KOMNAS HAM RI Ahmad Taufan Damanik melakukan infiltrasi ke dalam tubuh gerakan Papua Merdeka untuk menyetujui agenda Dialog Jakarta Papua.

Sebuah sumber anonim menyebutkan, infiltrasi Taufan Damanik ke dalam tubuh gerakan Papua Merdeka dibantu oleh Frits Ramandey dari KOMNAS HAM Papua.

Tetapi upaya Damanik ditolak oleh berbagai komponen gerakan kemerdekaan Papua.

Pada 10 September 2022, KOMNAS HAM RI mendapat warning dari Organisasi Papua Merdeka [OPM] dan sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB].

Warning ini diberikan Ketua OPM Jeffrey Bomanak karena lembaga HAM tersebut dianggap, atas perintah Joko Widodo, tengah melakukan infiltrasi ke dalam gerakan Papua Merdeka demi memperoleh legitimasi dukungan terhadap agenda dialog damai Jakarta-Papua. [Baca disini].

Selanjutnya, pada 11 September 2022, Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom membantah klaim Ketua KOMNAS HAM RI Taufan Damanik bahwa dirinya berhasil menemui Panglima OPM.

Menurut Sebby, klaim Ketua KOMNAS HAM RI Taufan Damanik tidak benar dan hanya sebatas mengangkat citra Presiden RI Joko Widodo. [Baca disini]

Penolakan terhadap agenda dialog Jakarta – Papua yang digagas Presiden Jokowi dan diperjuangkan oleh KOMNAS HAM RI dan KOMNAS HAM Papua juga datang dari presiden NFRPB Forkorus Yaboisembut.

Ketika ditemui Taufan Damanik dan Frits Ramandey pada 27 Oktober 2022, Yaboisembut menolak tawaran Dialog Jakarta-Papua. [Baca disini].

Tetapi publik di Papua kemudian dikagetkan dengan berita pertemuan di Jenewa, Swiss, dimana terjadi kesepakatan jedah kemanusiaan menuju dialog Jakarta – Papua.

Rupanya Taufan Damanik telah berhasil membentuk faksi tertentu di dalam tubuh ULMWP untuk meloloskan agenda dialog Jakarta-Papua.

Faksi ini, mewakili ULMWP, berhasil menandatangani kesepakatan di Jenewa pada 11 November 2022.

Kelompok Damanik yang terlibat dalam kesepakatan ini adalah Ajar Budi Kuncoro [Staf Khusus Kemenkopolhukam RI], Alissa Wahid [Koordinator GUSDURian dan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama – PBNU], dan Brigjen [Pol] Yuda Gunawan [Direktur Politik Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia].

Kesepakatan 11 November 2022 di Jenewa sontak mendapat protes dari internal ULMWP sendiri maupun dari berbagai wadah perjuangan dan rakyat Papua.

Tetapi, gerilya Taufan Damanik yang difasilitasi kekuatan negara, rupanya tidak berhenti di Jenewa.

Kekuatan ini diduga melakukan sebuah operasi intelijen untuk merebut ULMWP dari tangan mereka yang kontra dialog Jakarta-Papua dan memberikannya kepada faksi yang berhasil digiring menandatangani kesepakatan Jenewa.

“Tujuannya jelas untuk memuluskan agenda Jakarta, dan operasi tersebut berhasil di KTT 2 ULMWP di Port Vila Vanuatu,” kata aktivis Papua Francis Nek Nek.

Tetapi, kata Francis, rakyat Papua telah mampu membaca skenario busuk Jakarta.

Akhirnya masyarakat datang dengan biaya sendiri dari tujuh wilayah adat dan berhasil membentuk Forum Rakyat West Papua pada 6-7 November 2023 dan mendesak para deklarator ULMWP di Jayapura untuk menggelar Kongres pertama.

“Dan dalam Kongres itu rakyat sendiri memilih pemimpinnya, secara resmi akan diumumkan besok sebelum penutupan Kongres,” ungkap Francis.

Benny Wenda

Benny Wenda adalah pemimpin bangsa Papua yang berbasis di Oxford, Inggris Raya.

Pada 1 Desember 2020 dia didapuk sebagai Presiden Sementara West Papua yang membawahi Pemerintah Sementara West Papua.

Kemudian pada 4 November 2021 Benny Wenda dan Pemerintah Sementara West Papua meluncurkan Green State Vision atau Visi Negara Hijau di COP26 Glasgow, Skotlandia. [Baca disini]

Visi Negara Hijau yang digagas Pemerintah Sementara West Papua dan menjadi satu-satunya solusi bernegara untuk mengatasi krisis iklim global, telah menjadi momok mengerikan  bagi pemerintah Indonesia.

Ini karena segala bentuk eksploitasi sumber daya alam Papua bermotif pembangunan dalam konteks NKRI akan dilihat oleh masyarakat Internasional sebagai tindakan kriminal karena memicu krisis iklim global.

Akibat lainnya adalah Indonesia berpotensi diseret ke pengadilan internasional atas kejahatan ekosida dan genosida di West Papua.

Ketakutan pemerintah Indonesia terhadap Visi Negara Hijau memaksa Jokowi berusaha menjebak ULMWP masuk perangkap dialog Jakarta – Papua dengan target akhir bernasib seperti GAM Aceh yang dieksekusi melalui kesepakatan damai Helsinki.

Untuk meloloskan agenda dialog Jakarta-Papua, Indonesia melakukan sebuah operasi intelijen untuk menghapus Pemerintah Sementara West Papua dan mengeliminasi Benny Wenda dari ULMWP dan panggung politik Papua Merdeka. [W]