Berhenti Hidup Dalam Bayang-Bayang Tawaran Semu Kolonialisme!

KIRI KEROMAN

“Dari mana kah anda makan dan konsumsi setiap hari. Tanyakan kaki anda, apakah kaki saya benar-benar Taruh dan menginjakan kaki dan berdiri diatas saya punya tanah sendiri atau hidup diatas bayang-bayang”,Ucap Victor yeimo saat menyampaikan sambutan pada Sabtu, [23/09/2023].

Jadi, apakah kita harus mencari secuil harga diri didalam kolonialisme Indonesia? Dengan kita pertaruhkan hidup kita untuk berbakti menjadi budak, babu, borjuasi di dalam birokrasi kolonialisme Indonesia. Apakah dengan anda bekerja menjadi elit birokrasi, elit borjuasi, dapat membantu mu menemukan jati diri anda? Ataukah dengannya membuat harkat dan martabat anda dapat di hargai sebagai sederajat manusia lain dan dijunjung tinggi kemanusiaanmu?

Pernyataan dapat kita simpulkan dengan setiap hari, minggu, bulan dan tahun yang sudahi kita lalui sejak pendudukan Indonesia atas Papua Barat sejak 1963. Tentang kemanusiaan OAP tidak pernah dihargai oleh Jakarta sebagai penjajah, kemanusiaan yang kita harapkan apalagi! Ini fakta-fakta peristiwa yang sudah pernah rakyat bangsa Papua alami atas kekejaman kolonial Indonesia terhadap orang Papua. Mereka masih melihat orang Papua sebagai bangsa yang primitif, komunal, tidak mampu bersaing, ini cara pandang paradigma rasis terhadap bangsa Papua. Kita di rendahkan oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai bangsa yang superior [berkuasa]. Tidak hanya itu, setiap keputusan bahkan kebijakan tentang masa depan bangsa Papua saja, Jakarta tak pernah melibatkan rakyat Papua sebagai subjek politik. Artinya, orang Papua sendiri yang harus memilih dan menentukan nasib pilihan tentang setiap kebijakan Jakarta namun, sampai detik ini rakyat Papua tidak pernah dilibatkan. Ini bentuk praktek-praktek kotor, diskriminatif dan rasialis oleh penjajah terhadap bangsa terjajah bangsa Papua.

Nyatanya bagaimana?
Otsus Jilid II disahkan tanpa melibatkan rakyat Papua tepatnya pada 15 Juni 2021 silam. Sebelum akhirnya Jakarta mengesahkan dengan penuh militeristik tanpa kompromi, sekelas Majelis Rakyat Papua/Barat [MRP/B] yang notabenenya sebagai representatif dari undang-undang Otsus itu sendiri saja tidak dilibatkan. Sampai Rapat Dengar Pendapat [RDP] yang di lakukan oleh MRP diberbagai wilayah teritorial Papua dibubarkan paksa oleh Aparat militer seperti di Merauke aparat membubarkan sejumlah anggota MRP yang hendak melakukan Rapat Dengar Pendapat, yang berujung dengan penangkapan salah satu Staf Ahli, Wensislaus Fatubun [19/11/2020], padahal MRP melaksanakan RDP sesuai amanat UU Otsus pertama tahun 2001.

Lalu, tidak hanya itu rakyat Papua masih di bayang-bayangi oleh pemekaran lima DOB. Alhasil hasilnya pun tidak jauh beda, artinya DOB disahkan secara paksa oleh Jakarta dengan kekuata militer TNI/Polri, hasutan BIN, dan juga para Elit borjuasi lokal asal Papua, seperti Yan P. Mandenas dan kelompoknya.

Sampai detik ini, rakyat Papua masih terlena dengan setiap program busuk Jakarta. Dalam Pesta Politik 2024 Papua dijadikan sasaran operasi militer. Demi alasan pengamanan Pesta demokrasi penjajah, ribuan militer organik [TNI/Polri] non-organik di invasi ke teritorial Papua Barat.

Kita sengaja dibuat agar sesama OAP saling membunuh, bermusuhan, antar kelompok dan suku-suku di Papua. Ini bentuk satu master desain konflik yang diciptakan oleh para aktor intelektual BIN Jakarta. Skenario ini pula yang sering dipakai penjajah guna menghancurkan perjuangan rakyat Papua yang berlandaskan nasionalisme yang kokoh. Rakyat Papua masih sibuk saling baku siku, baku hantam antar sesama dengan tawaran jabatan semu dalam Kolonialisme Indonesia.

Rakyat Papua sebagai bangsa yang terjajah, saatnya tanyakan kepada diri anda masing-masing, pentingkah harta & jabatan dalam Kolonialisme Indonesia? Yang akhirnya membuat kita lupa mempertahankan harkat dan martabat kita sebagai bangsa Papua.

Haruskah rakyat Papua hidup dan bernafas dalam bayang-bayang tawaran semu kolonialisme? Tidak! Berhenti berikan harapan serta keyakinan kita kepada penjajah. Penjajah tugasnya hanya untuk menjajah dan melakukan praktek eksploitasi SDA serta menindas untuk memusnahkan bangsa yang dijajah, negara-negara didunia yang pernah menjadi status penjajah telah membuktikan itu. Tidak ada jaminan keselamatan orang Papua bersama Indonesia, masa depannya suram dan penuh tipu daya. Orang Papua sebagai status terjajah berhenti mengharapkan secuil keadilan, kesejahteraan, kedamaian dari penguasa, sebab itu tak akan pernah diwujudkan penjajah terhadap bangsa yang ditindas.

Saatnya, mulai berhenti dan menolak tunduk terhadap setiap program jahat Jakarta. Jangan pernah ikut terlibat didalam praktek-praktek kotor penguasa, seperti pesta demokrasi dsb. Hindari anda menjadi agen-agen borjuasi lokal, bekerja untuk sukseskan Pemilu, menjadi PPD, PPS, Panitia dan perangkat program pendudukan kolonialisme Indonesia.

Perjuangan ini mesti dilandasi dengan penuh kepercayaan diri, keyakinan serta ikut terlibat aktif dalam gerakan pembebasan nasional, demi mewujudkan cita-cita nasionalisme bangsa kita Papua permai!

“Teruslah bertarung di jalanan demokrasi”

L A W A N !