Kunjungan Wakil Presiden RI di Papua bawa berkat atau malapetaka?

Oleh : SELPIUS BOBII

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkantor di Papua selama sepekan dari 11 – 17 Juli 2023. Kunjungan Wapres Republik Indonesia di Tanah Papua kali ini menjadi sorotan berbagai pihak. Mengapa? Karena tidak seperti biasanya, kunjungan Wapres RI kali ini berkantor di Papua selama sepekan.

Misi apa yang dibawa oleh Wakil Presiden RI di Tanah Papua? Berbagai media telah mengabarkan kunjungan kerja Wapres ini dari tanggal 11 hingga 17 Juli 2023. Hari pertama dari Jakarta tiba di Timika, lalu ke Nabire, kemudian berkunjung ke Fakfak dan ke Manokwari hingga kunjungan kerja terakhir di Sorong pada 16 -17 Juli 2023.

Dalam kunjungan kali ini, Wapres RI memiliki agenda khusus yaitu Peletakan Batu Pertama untuk Pembangunan Sarana dan Kantor Gubernur di Tanah Papua yaitu di Papua Tengah pada 13 Juli dan di Papua Barat Daya pada 16 Juli 2023.

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Sarana dan Perkantoran Gubernur di Propinsi Pemekaran Baru di Tanah Papua bukan membawa berkat, tetapi itu membawa malapetaka bagi orang asli Papua. Dampak negatif dari Pemekaran Propinsi Baru di Tanah Papua lebih banyak, ketimbang dampak positifnya.

Misalnya ketika Wapres RI meletakkan Batu Pertama Pembangunan Sarana dan Perkantoran Gubernur Propinsi Papua Tengah pada hari Kamis 13 Juli 2023 di Nabire, publik dikagetkan dengan tragedi kemanusiaan yang menewaskan seorang pemuda di Dogiyai yang bernama Yosua Keiya (20 tahun) pada jam 11.25 WPB di Distrik Idakebo oleh satuan Brimob, dan pada malam harinya gabungan TNI POLRI telah menewaskan dua orang pemuda yaitu Yakobus Pekei (20 tahun) dan Stefanus Pigome (19 tahun) pada jam 20.16 WPB di Moanemani ibu kota Kabupaten Dogiyai. Tiga pemuda ini menjadi tumbal mendasari dan mengawali Pembangunan Sarana dan Perkantoran Gubernur Propinsi Propinsi Baru di Tanah Papua.

Dalam tulisan ini, saya tidak menyoroti secara detail dampak positif dan dampak negatif dari Pemekaran Pemekaran Baru di Tanah Papua. Kita sudah tahu bahwa Pemekaran Propinsi, Kabupaten, Distrik dan Kampung adalah Politik Pendudukan NKRI untuk menguasai Tanah Air, merampok Sumber Daya Alam dan membunuh orang asli Papua baik melalui operasi militer terbuka dan tertutup.

Pemekaran Pemekaran Baru (DOB) di Tanah Papua bukan niat baik dari Negara Indonesia untuk mensejahterakan orang asli Papua. Tetapi DOB DOB yang semakin menjamur di Tanah Papua itu adalah strategi Negara Indonesia untuk menghancurkan Kesatuan Budaya, Agama, Ideologi Politik dan lain sebagainya di Tanah Papua.

Strategi Pecah Belah dan Menjajah (politik devide et impera) yang dulu pernah dipakai kolonial Belanda, kini masih dipakai juga oleh neo kolonial Indonesia untuk memecah belah dan menjajah masyarakat Pribumi Papua. Politik pecah belah dan menjajah Papua itu semakin terukur, sistematis, terarah dan masif di segala bidang kehidupan di Tanah Papua.

Tanah air dan bangsa Papua sudah dan sedang dikoloni oleh Negara Indonesia atas kerjasama para sekutunya. Jangan kita bangga dengan segala kemudahan kemudahan atau keuntungan keuntungan yaitu Jabatan (tahta) dan Kekayaan (harta) yang diperoleh dari pemekaran pemekaran baru yang semakin menjamur di Tanah Papua. Itu hanyalah gula gula politik Jakarta atau lebih tepat “umpan” untuk mengkoloni Tanah Air dan bangsa Papua.

Belajarlah dari pengalaman para pejabat dan para Yudas Papua tertentu yang sudah dan sedang dibunuh melalui berbagai macam operasi senyap oleh Indonesia. Ketika menikmati kemudahan kemudahan yang ditawarkan NKRI itu memang enak, nikmat, sedap, asri, kren, dan tampak menawan. Tetapi ingatlah bahwa kita orang asli Papua, baik yang mengabdi dalam sistem Pemerintahan RI maupun di luar pemerintahan dipandang manusia kelas dua dan dipandang musuh oleh Negara Indonesia, sehingga kapan dan di mana pun gampang saja kita dihabisi atau dibunuh.

Kita sudah dan sedang dimusnahkan dari muka bumi ini oleh Negara Indonesia atas kerjasama para sekutunya melalui berbagai cara, baik melalui peracunan lewat makan minum, pembunuhan senyap di rumah sakit melalui perantaraan para medis tertentu, penyebaran HIV AIDS melalui para pekerja seks komersial, tabrak lari, diculik dan dibunuh, operasi militer dan lain sebagainya. Pada awalnya banyak orang asli Papua tidak merasakan racun mematikan di dalam tubuhnya yang merusakkan organ organ fital. Namun, pada waktunya, entah serangan mendadak atau sakit menahun dapat menyebabkan kematian.

Kepada orang asli Papua tertentu yang sudah dan sedang mempertahankan kekuasaan NKRI di Tanah Papua, lebih baik sadar dan bertobatlah sebelum terlambat. Juga sadar dan bertobatlah dari berbagai sikap dan tindakan dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan yaitu konsumsi miras, hidup dengan hasil judi togel, rudo, king, dadu, seks bebas, juga hidup dengan hasil curian, pembunuhan, dendaman, iri hati, dengki, menyembah berhala, pemalas, dusta, dan lain sebagainya. Marilah kita sayangi diri, keluarga dan anak cucu; marilah kita selamatkan masa depan bangsa Papua.

Kita butuh kesadaran dan pertobatan dari dosa, kita butuh persatuan, kita butuh rekonsiliasi (perdamaian), kita butuh persaudaraan, kita butuh solidaritas, kita butuh kebangkitan dan kerjasama untuk mewujudkan kerinduan bangsa Papua.

Harta dan tahta hanya bersifat sementara yang tentu dimakan rayap dan karat. Yang abadi adalah Surga dan Kebenaran-Nya. Maka marilah kita mencari itu selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Karena keselamatan bagi jiwa jiwa manusia yang sedang terbelenggu tirani dosa dan penindasan adalah hukum tertinggi.

Kita punya masa depan yang paling indah yang sudah disiapkan oleh Bapa Yahwe. Bangsa Papua akan memberkati bangsa bangsa di dunia sambil mempersiapkan JALAN bagi Tuhan. Untuk itu, marilah kita BERTOBAT dari dosa, BERDAMAI dengan siapapun, dan BERSATU di dalam rencana kehendak Tuhan tanpa memandang perbedaan untuk meraih kerinduan bangsa Papua menuju Tanah Suci Papua atau Eden Papua indah pada waktu Tuhan.

Atas pertolongan Tuhan, PAPUA PASTI BISA.■

Baca juga : Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan tidak akan pernah selesaikan konflik Ideologi Politik di Tanah Papua