Westpapuanews.Org

Berita tangan pertama dari Tanah Papua

ArtikelKomite Nasional Papua Barat

Perjanjian Roma Agreement 30 September 1962 Adalah ILEGAL!

ONES SUHUNIAP
[Jubir Nasional KNPB]

Kami sadurkan tulisan ini kembali agar menjadi edukasi dan pendidikan politik bagi rakyat tertindas West Papua. Tulisan ini pula pernah diterbitkan oleh media gerakan laolao-papua.com pada 2 November 2022 lalu.

Wilayah Papua berdasarkan Hukum Internasional maupun hukum Indonesia tidak mengikat dan status wilayah Papua masih belum memiliki Pemerintahan resmi. Maka bangsa Papua memiliki hak untuk merdeka dan membentuk pemerintahan sendiri berdasarkan amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] tentang dewan Perwalian. Secara hukum maupun politik tidak ada ikatan yang mengikat orang Papua dengan Indonesia.

Pada 1 November 1962 Administrasi pemerintahan West Papua dari Belanda Serahkan kepada pemerintahan sementara PBB United Nations Temporary Executive Authority [UNTEA]. Kemudian UNTEA hanya menjalankan administrasi pemerintahan sementara West Papua selama 7 bulan terhitung 2 November 1962 sampai 1 Mei 1963. Selanjutnya desakan indonesia dan Amerika Serikat UNTEA serahkan Administrasi pemerintahan West Papua diserahkan kepada Indonesia berdasarkan perjanjian Roma Agreement di Italia 30 September 1962.

Status pemerintahan West Papua diserahkan dari UNTEA ke Indonesia satusnya sementara bukan pemerintahan resmi. Tugas pemerintahan sementara Indonesia pegang itu untuk menjalankan amanat perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962. Keberadaan Pemerintah Indonesia di West Papua setelah pelaksanaan Pepera 1969 di Papua ilegal dan tidak ada dasar hukum yang mengikat bahwa pemerintah Indonesia sah sebagai pemerintah kolonial.

Karena perjanjian New York Agreement perjanjian Roma Agreement penyerahan administrasi dari Belanda ke UNTEA 2 November 1962, penyerahan administrasi dari UNTEA kepada Indonesia 1 Mei 1963 kontrak karya PT Freeport 7 April 1967 dan pelaksanaan Pepera 1969 sampai dengan catatan nomor 2504 perkara di PBB tidak mengikat dengan orang asli Papua.

Semua perjanjian dilakukan tanpa melibatkan orang asli Papua dan penandatanganan semua perjanjian itu tidak ada orang asli Papua ikut menandatangani semua persetujuan yang terjadi di level Internasional. Tidak ada dasar hukum yang mengikat orang Papua dengan Indonesia, keberadaan Indonesia di Papua status pemerintahan sementara dari UNTEA serahkan 1 Mei 1963.

Sedangkan masa pemerintahan West Papua diserahkan berlaku dalam proses persiapan hak pentuan nasib sendiri direkayasa pada tahun 1969 maka Indonesia punya tanggungjawab kembalikan kepada PBB. Berdasarkan semua proses ilegal termasuk hukum internasional yang terikat berdasarkan persetujuan internasional 15 Agustus 1962 Indonesia tidak punya hak dan tidak ada hukum yang mengikat bahwa Indonesia pemerintahan resmi di Papua.

Perang dingin Blok Barat dan Blok Timur rebut Pasifik untuk menghadapi ancaman krisis Ekonomi global tahun 2023. Kondisi ini tidak jauh beda dengan situasi politik Internasional antara blok timur dan barat mengorbankan nasib Bangsa Papua di waktu lampau. Semua perjanjian dilakukan di internasional itu tidak terlepas dari perang dingin setelah paska perang dunia ke II berakhir tahun 1945. Kondisi geopolitik internasional dan Nasional Indonesia serta di Papua saat ini sama dengan situasi politik di tahun 1961 -1965 masa perang dingin.

Perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1989-1960 kedua kekuatan saat itu sedang berusaha rebut dan taklukkan Indonesia ditangan Uni Soviet atau tangan Amerika Serikat. Kedua bela pihak merebutkan Wilayah indonesia termasuk Papua karena kepulauan indonesia sangat strategis untuk menguasai pasifik dan di Asia Tenggara termasuk ke Asia Timur. Amerika Serikat mainkan pengaruhnya melalui Belanda sedangkan Uni Sovyet mainkan pengaruhnya melalui Indonesia dipimpin Sukarno sang proklamator kemerdekaan indonesia.

Perang dingin itu mulai memanas memainkan strategi masing-masing kubu, Amerika Serikat di belakang Belanda mendorong pembentukan Dewan Negara Raad kemudian umumkan Manifesto pada 1 desember 1961 di Holandia Jayapura sekarang. Melihat Manifesto politik 1 Desember 1961 Uni Soviet membantu persenjataan lengkap atau alutsista militer untuk Indonesia Melalui Ir Soekarno.

Setelah mendapatkan logistik militer presiden Indonesia Ir Soekarno mendeklarasikan Tiga Komando Rakyat atau Trikora 19 desember 1961. Dan memberikan mandat kepada Panglima ABRI Soeharto untuk merebut Irian Barat melalui Operasi Mandala. Hal ini menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat memainkan strategi baru melalui PBB dan mendesak Indonesia dan Belanda duduk satu meja di Markas PBB 15 Agustus 1962.

Kemudian dilanjutkan pertemuan rahasia pada 30 September 1962, untuk kepentingan ekonomi Amerika. Berdasarkan pertemuan rahasia dan persetujuan New York Agreement Amerika mendesak Belanda serahkan Administrasi West Papua kepada pemerintahan sementara PBB [UNTEA] pada 1 November 1962. Setelah itu pemerintah sementara UNTEA menjalankan administrasi selama 7 bulan, terhitung 2 November sampai dengan 1 Mei 1963 Pemerintahan sementara PBB didesak Amerika Serikat untuk serahkan Administrasi West Papua kepada Indonesia dan mengakhiri tugasnya di Papua walau belum waktunya berakhir.

Kemudian operasi Intelijen Amerika Serikat CIA bermain melengserkan Presiden Indonesia Soekarno dari kursi Presiden bubarkan Partai Komunis Indonesia dan 7 Jenderal dibunuh pada tahun 1965. Lengsernya Soekarno dari kursi Presiden diambil-alih oleh Anak emas Amerika Serikat, Soeharto ambil kursi Presiden Indonesia untuk 33 tahun memimpin Indonesia.

Kudeta kursi Presiden Indonesia ini keberhasilan bagi Amerika Serikat blokade pengaruh Uni soviet dari Indonesia dan Indopasifik. Setelah Indonesia dikendalikan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Soeharto lanjutkan penandatanganan kontrak karya PT Freeport Indonesia 7 April 1967 berdasarkan perjanjian Roma Agreement 30 September 1962.

Sedangkan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat [Pepera] 1969 hanya formalitas untuk mematuhi administrasi berdasarkan perjanjian New York Agreement 1962. Sesungguhnya untuk aneksasi atau pencaplokan wilayah Papua itu sudah dikondisikan melalui perjanjian Roma Agreement di ibu kota Italia Roma Markas Pemerintahan Katolik di dunia Vatikan.

Kompromi, kongkalikong dan persekongkolan kapitalisme Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Belanda, Jerman, Italia dan Australia juga ikut bermain untuk kepentingan ekonomi di Papua.

Peristiwa di Tahun 1960-an saat perang dingin dilakukan itu sedang terjadi di Indonesia terutama puncak pertemuan KTT G20 di Bali Amerika Serikat menganggarkan dana sebesar 20 Miliar dolar AS setara dengan 311 triliun untuk bantu Indonesia di bidang ekonomi pendidikan dan kesehatan.

Perang dingin ketegangan situasi politik Internasional ini setelah Rusia melancarkan Operasi Militer di Ukraina berdampak pada krisis pangan energi dan Inflasi ekonomi dunia. Karena Rusia dan Ukraina adalah pemasok Energi Gas dan biji-bijian terbesar ke Eropa, Timur Tengah maupun ke Afrika. Akibatnya NATO mengeluarkan sanksi kepada Rusia Embargo ekonomi dari Eropa sebaliknya Rusia menghentikan pasokan minyak gas dan energi ke Eropa mengakibatkan inflasi dan krisis. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat sedangkan blok Timur dipimpin Rusia saat ini sedang melancarkan perang dingin untuk mempengaruhi negara negara berkembang untuk kepentingan masing-masing. Terutama di wilayah regional di Eropa sepenuhnya ingin dikendalikan oleh Amerika Serikat, sementara itu Rusia juga ingin kembalikan kejayaan Uni Soviet dulu. Di Asia sendiri terutama Asia Timur China berambisi ingin menjadi penguasa sesama ekonomi maupun politik sesama rumpun.

Sementara itu Amerika Serikat melalui Korea Selatan dan Jepang supaya pengaruhnya di Asia Timur, untuk mengganggu China, Amerika Serikat mendukung Taiwan merdeka dari China. Sementara Rusia terus memperkuat hubungan dan dengan Korea Utara dan China mempertahankan pengaruhnya. Sedangkan di Asia Tenggara Indonesia ingin menjadi Macan Asia Tenggara berdasarkan mimpi Soekarno menjadi Macan Asia secara ekonomi.

Untuk kepentingan itu Indonesia main dua kartu atau politik muka dua terhadap tiga negara baik Amerika Serikat, Rusia dan China. Sementara Amerika Serikat, Rusia maupun Cina sama ingin kendalikan Indonesia sebagai wilayah strategi untuk masuk keluar ke Eropa, Asia dan Pasifik.

Masing masing punya ekspektasi ingin saling menaklukan satu dengan yang lainnya demi kepentingan politik maupun ekonomi. Perang dingin yang dimainkan Rusia dan Amerika Serikat terlihat seperti tahun 1960 untuk merebut Indonesia maupun pengaruhnya di Asia Pasifik. Rusia dan Amerika Serikat sama -sama berusaha agar bisa mempengaruhi Indonesia dan mengendalikan secara politik ekonomi maupun militer.

Kemudian China bermain slow dengan strategi sendiri bermain dengan Indonesia tujuan utama adalah ingin mempertahankan pengaruhnya di pasifik. Sedangkan Amerika ingin mempertahankan pengaruhnya di semua wilayah Regional termasuk wilayah Pasifik. Untuk kepentingan itu Amerika menginisiasi bikin aliansi baru militer yaitu AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris dan Amerika Serikat.

Australia menjadi penyerang depan menghalau china, kemudian Amerika Serikat mendorong KTT Amerika-Pasifik bulan September 2022 menghadirkan 14 negara Pasifik dari Polinesia, Mikronesia dan Melanesia dari 14 negara tersebut satu negara Melanesia menolak tandatangani hasil KTT AS Pasifik tersebut adalah Solomon Islands. Ketegangan Antara Rusia dan Amerika Serikat terlihat saat puncak KTT G20 di Bali.

Amerika Serikat mempengaruhi forum dan mengijinkan Presiden Ukraina berbicara lewat zoom. Kemudian semua negara anggota G20 yang hadir terutama negara blok NATO mengutuk tindakan Rusia di Ukraina termasuk Referendum 4 wilayah. Saat yang sama Rusia tidak diberikan ruang [kepada menteri luar negeri Rusia] untuk membantah atau mengklarifikasi pernyataan Presiden Ukraina. Hal ini membuat Delegasi Rusia dipimpin Menteri luar negeri meninggalkan Bali terbang ke Rusia sebelum forum KTT G20 hari kedua mulai.

Hari pertama Forum KTT G20 sesaat Presiden Indonesia memberikan kesempatan kepada Presiden Ukraina berbicara dalam forum KTT G20 serangan rudal dilancarkan di Ukraina dan ada satu bom roket ditembakkan di pemukiman di Polandia perbatasan Ukraina. Hal ini membuat di tengah pertemuan KTT G20 hari pertama negara negara G7 mengadakan pertemuan mendadak terkait bom roket di Polandia. Situasi forum KTT G20 Rusia diintervensi oleh Eropa Barat terutama koalisi NATO sehingga delegasi Rusia tinggalkan KTT Bali kembali ke negara Rusia setelah ikuti dinamika forum KTT hari pertama. Sebelum dalam pembukaan sidang KTT presiden Amerika Serikat Umumkan Bantuan dana 20 miliar dolar AS untuk Indonesia .

Dalam pembukaan KTT G20 presiden Amerika serikat Joe Biden umumkan Bantuan dana 20 miliar dolar AS untuk transisi Energi Indonesia. Sebelumnya negara adikuasa tersebut juga menghapus utang luar negeri Indonesia. Bantuan dana diumumkan Amerika Serikat ini ada kepentingan ekonomi Imperialisme di Indonesia.

Karena sebelumnya juga Amerika Serikat menghapus utang luar negeri Indonesia. Empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat.

Penghapusan utang luar negeri Indonesia dan bantuan keuangan kepada Indonesia ini bagian dari taktik strategi Amerika Serikat agar kepentingan ekonomi tetap dipertahankan di Indonesia sambil menghalau Rusia dan China di Asia Pasifik lebih khusus di Indonesia.

Politik uang oleh Amerika Serikat kepada Indonesia seakan Amerika menjadi malaikat atau pahlawan siang bolong itu tentunya punya kepentingan monopoli ekonomi dan ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dari Indonesia termasuk wilayah Pasifik. Amerika selalu jadi malaikat tiba-tiba membantu negara berkembang untuk menarik keuntungan dari sumber dayanya.

Hal ini pula terjadi dalam sejarah aneksasi bangsa Papua, dimana pada tahun 1962 Amerika tawarkan perundingan damai di markas PBB 15 agustus 1962 untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Sehingga cinta segi tiga terjadi dibelakang rumah Tuhan atau kota suci bagi umat Katolik di Italia Roma yang disebut Roma agreement 30 September 1962.

Hasilnya Amerika Serikat, Indonesia dan Belanda sepakat Wilayah West Papua diserahkan kepada Indonesia supaya kepentingan oligarki Imperialisme Global Amerika Serikat dan sekutunya tetap Aman bersama Indonesia yaitu Freeport Indonesia dan Minyak di Sorong dan LNG di Bintuni dan akan ada lagi sejumlah perusahan Asing di Papua. Dari peta politik Internasional dari dua blok dalam perang dingin saat ini hanya untuk merebutkan Wilayah pasifik sedangkan Indonesia menggadaikan Papua untuk menutup utang luar negerinya. Sedangkan Amerika Serikat dan sekutunya juga tergantung pada negara berkembang seperti Indonesia untuk menanggulangi krisis inflasi ekonomi dan krisis sistem ekonomi kapitalisme dalam menghadapi perubahan iklim dan kemungkinan krisis Ekonomi global di Tahun 2023 mendatang. Papua bagian dari Pasifik menjadi incaran dunia saat ini sementara Indonesia punya ekspektasi sendiri untuk membagun industrialisasi sektor ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam di Papua melalui perusahaan Nasional maupun multi nasional yang akan berinvestasi di indonesia. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *