TIV Mendukung Seruan Kebebasan Masyarakat West Papua
PORT VILA, Dailypost.vu — Vanuatu telah memasuki usia empat puluh tahun sejak kemerdekaannya dan ketika Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) sedang melobi semua Perdana Menteri Pemerintahan Melanesian Spearhead Group (MSG) agar semuanya setuju untuk menyetujui permohonan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ) untuk keanggotaan penuh MSG, seorang pejabat tinggi Pemerintah Vanuatu diduga melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menegosiasikan dana sebesar VT 300 juta yang dilaporkan untuk mendanai Ruang VIP Bandara Internasional Port Vila dan mendanai bantuan kemanusiaan. Upacara peletakan batu pertama terjadi baru-baru ini.
Empat puluh tiga tahun yang lalu, Perdana Menteri (PM) pertama Vanuatu membuat pernyataan terkenal yang berarti, “Kita sedang memperoleh Kemerdekaan, namun Vanuatu tidak akan sepenuhnya bebas sampai semua negara jajahan di Kawasan ini bebas”.
Pendirian Pemerintah sejak tahun 1980 dan tindakan pejabat tinggi saat ini saling bertentangan. Tindakan seperti ini merupakan tamparan bagi VFWPA, masyarakat Vanuatu dan pendirian tradisional negara tersebut mengenai hak asasi manusia.
Chief Executive Officer (CEO) Transparency International Vanuatu (TIV) yang juga merupakan Anggota Eksekutif VANGO, Dr Willie Tokon mengatakan mengundang Indonesia ke Vanuatu dalam bentuk apa pun berarti bahwa Perdana Menteri, dan Pemerintah Vanuatu, mengatakan satu hal sementara rekannya mengatakan sebaliknya.
“Apakah ini alasan Vanuatu menandatangani Konvensi Internasional, namun gagal menerapkannya? Apa dampaknya bagi masyarakat kita dan tetangga regional kita?” dia bertanya.
Karena itu, CEO mengatakan TIV menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendukung VFWPA untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan terhadap masyarakat Papua Barat.
Dr Tokon mengatakan organisasi TIV menentang korupsi karena pelanggaran hak asasi manusia mengarah pada korupsi. “Dalam skenario seperti ini, hal berikutnya yang akan terjadi adalah korupsi. Ketika korupsi merasuk maka sulit untuk memberantasnya karena korupsi melibatkan uang yang berputar-putar,” ujarnya mengingatkan.
“VANGO terdiri dari lebih dari 50 Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah dan kami mengamati perkembangan politik dengan penuh perhatian karena kami mendengarkan apa yang dikatakan oleh anggota kami.
“Banyak organisasi anggota VANGO yang berjuang melawan pelanggaran hak asasi manusia.
“Sedangkan Vanuatu adalah negara yang bersahabat dan damai. Kami sedikit berbeda dengan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini, namun, di media sosial semakin banyak orang yang berbicara tentang perlunya merencanakan demonstrasi untuk mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap isu-isu tertentu yang saat ini mempengaruhi negara dan rakyat kami.”
Meskipun TIV tidak mendukung demonstrasi apa pun yang dapat memicu kekerasan, CEO Tokon mengatakan sejarah Vanuatu mencakup demonstrasi kekerasan di masa lalu untuk mendapatkan apa yang diinginkan para pemimpin perjuangan Kemerdekaan.
“Mereka yang berkuasa harus memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan uang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan karena korupsi dan penyuapan telah memicu kekerasan yang tidak diinginkan di negara lain,” ujarnya.
“Kami di Vanuatu tidak menginginkan hal itu, itulah sebabnya kami harus mendukung seruan VFWPA untuk kebebasan West Papua. Kenyataannya adalah ketika Papua Barat masih terjajah, maka kita di Vanuatu pun tidak sepenuhnya bebas.
“Ketika West Papua tidak bebas, kami di Vanuatu juga tidak bisa sepenuhnya bebas. Hal ini masih berlaku hingga saat ini karena ketika negara-negara lain masih menjadi koloni, Anda tidak dapat bergerak bebas karena bepergian ke Papua Barat sama dengan bepergian ke Indonesia atau ke Kaledonia Baru, Anda sebenarnya memasuki Departemen Luar Negeri Perancis.”
CEO tersebut memuji mendiang Pastor Lini atas pandangan ke depannya dengan mengatakan sebagai seorang pendeta Anglikan, dia sebenarnya melihat ke masa depan untuk mendasarkan kutipan terkenalnya bahwa Vanuatu tidak akan bebas sampai koloni-koloni yang tersisa di Pasifik semuanya bebas.
“Melanesia terbentang dari Papua Barat di barat hingga Fiji di timur,” kata PM Vanuatu.■
Sumber : Dailypost.vu