Front Mahasiswa Papua Se-Jawa Bali Tuntut Menteri ESDM Cabut Izin Blok Wabu

JAKARTA, Westpapuanews.Org — Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa se-Jawa Bali melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (9/2/22) kemarin. Mereka menuntut pembahasan terkait rencana pertambangan Blok Wabu dihentikan, karena rakyat Papua menolak pertambangan emas Blok Wabu tersebut. (Nonton Video disini).

Dalam Press Release yang diterima Westpapuanews.Org disampaikan Papua selalu penuh dengan kekerasan yang tak pernah reda, terjadi konflik atas kepentingan sumber daya alam dan konflik ideologi selama 60 tahun sesudah Indonesia aneksasi Papua.

Konflik dengan masyarakat sipil terus terjadi yang menyebabkan rakyat Papua sebagai pemilik hak ulayat menjadi korban. Masyarakat masih menyimpan trauma dan sangat sensitiv atas kebijakan negara, sebab mempunyai pengalaman masa lalu yang buruk setiap investasi yang masuk di Papua dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Lokasi Blok Wabu berada di daerah pegunungan Kabupaten Intan Jaya. Dalam salinan surat Gubernur Papua Nomor 540/11625/SET, Tanggal 24 Juli 2020, diketahui luas izin tambang yang direkomendasikan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) Blok Wabu kepada MIND ID sebesar 40 ribu hektar.

Dari hasil eksplorasi Freeport Indonesia (FI) di Blok Wabu, terungkap bahwa ada cadangan emas lebih dari 116 juta ton bijih. Kandungan mineral dari tiap bijih rata-rata 2,16 gram per ton emas dan 1,76 gram perak. Potensi emas Blok Wabu setara dengan 8,1 juta ton emas.  Diperkirakan potensi cadangan emas dari Blok Wabu, Papua bernilai hingga US$ 15,4 miliar atau sekitar Rp. 207,2 triliun.

Beberapa perusahaan disebut memiliki izin usaha penambangan di Blok Wabu yakni PT Madinah Qurrata ‘Ain yang dimiliki perusahaan asal Australia, West Wits Mining, sahamnya juga dimiliki  Tobacom Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera anak perusahaan Toba Sejahtera Group. Perusahaan lain PT Nusapati Satria, keduanya beroperasi di daerah Sugapa, dan PT Kotabara Mitratama beroperasi diperbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Paniai. Perusahaan ini diduga dimiliki dan diurus oleh Jenderal Purnawirawan TNI/Polri.

Kepentingan ekonomi tambang Blok Wabu ini diduga menjadi pemicu di balik serangkaian operasi militer dan kekerasan negara di Intan Jaya, yang memang dipersiapkan untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi.

Dalam aksi tersebut Front Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali Tolak Blok Wabu mendesak dan meminta pemerintah menghentikan penggunaan aparat militer untuk bisnis tambang Blok Wabu.

Mereka juga menyatakan mendukung Bupati Natalis Tabuni menolak operasi tambang Blok Wabu di Intan Jaya dan meminta DPR RI menyurati Menteri ESDM untuk mencabut izin-izin usaha pertambangan Blok Wabu.■