IPWP Luncurkan “Seruan untuk kunjungan PBB ke West Papua” di Westminster Hall, London, Inggris
LONDON, Westpapuanews.Org — International Parliamentarians for West Papua [IPWP] bersama seluruh partai dan solidaritas telah resmi meluncurkan “IPWP Calls for UN Visit to West Papua atau “Seruan IPWP untuk kunjungan PBB ke West Papua” di Westminster Hall, London Inggris.
IPWP menuntut Indonesia sebagai negara demokratis harus mengizinkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB memasuki Papua Barat untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Hal ini merupakan kebutuhan mendesak dan seruan kepada Hak Asasi Manusia PBB untuk segera mengunjungi West Papua. Genosida dan ekosida di Papua Barat meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir, dan para pelakunya lolos dari impunitas.
Seruan IPWP diluncurkan saat masyarakat Papua Barat tidak aman di tangan pemerintahan kolonial Indonesia. Orang-orang West Papua sekarat setiap hari.
Indonesia pernah berjanji akan memfasilitasi kunjungan PBB pada tahun 2018 ke Papua. Faktanya, 5 tahun kemudian, Indonesia sebagai negara yang menjadi Associated Member di MSG dan mengklaim diri sebagai negara demokrasi ini semakin tidak bisa memberikan akses kepada PBB untuk masuk ke Papua.
IPWP juga menyatakan keprihatinannya atas kekerasan militer Indonesia yang menyebabkan pengungsian warga sipil Orang Asli Papua [OAP] di Oksibil, Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yapen dan Puncak. Oleh karena itu IPWP menyambut Resolusi MSG, dan juga Organization of African Caribbean and Pacific States [OACPS] dan Pacific Island Forum [PIF] agar Indonesia bisa memberi akses kunjungan PBB ke Papua.
Rakyat Papua dukung seruan IPWP
Seruan IPWP untuk kunjungan PBB ke West Papua didukung oleh mayarakat Papua dalam aksi di Wamena, Oksibil Serui dan Jayapura.
Pada Selasa [17/10] ribuan masyarakat West Papua dari Wilayah La-Pago di Papua Pegunungan turun ke jalan dengan damai di Kota Wamena untuk menyatakan dukungannya terhadap pertemuan IPWP di Westminster Hall, Inggris. [Baca disini].
Di Oksibil rakyat Papua yang dikoordinir oleh Parlemen Rakyat Suku Ketengban mendukung penuh pertemuan IPWP di Westminster Hall.
Suku yang berbasis di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan itu menyatakan sikap mereka pada hari ini, Selasa [17/10] di Oksibil. [Baca disini].
Di Serui, Kepulauan Yapen, masyarakat Papua yang dikoordinir oleh Pemerintah Sementara Wilayah Adat Saireri Selasa [17/10] menyatakan mendukung pertemuan IPWP di Westminster Hall, Inggris.
Wilayah Adat Saireri yang dipimpin Edison Kendi ini menyatakan sikap mendukung IPWP. [Baca disini].
Di Jayapura, ribuan masyarakat West Papua bersama Perdana Menteri [PM] Pemerintahan Sementara West Papua [ULMWP], Pdt. Edison Waromi, S.H dan Ketua Dewan Legislatif West Papua Buchtar Tabuni di Jayapura Selasa [17/10] menyatakan dukungan untuk pertemuan IPWP yang akan berlangsung di Westminster Hall, London, Inggris.
PM Waromi dalam pidatonya mengatakan seluruh wilayah di West Papua mendukung pertemuan IPWP di Inggris dan sebagai PM dia mewakili rakyat West Papua di 7 wilayah adat mendukung kegiatan IPWP dimaksud.
“Hari ini seluruh wilayah Papua Barat mengadakan acara untuk mendukung pertemuan IPWP di Inggris. Saya mewakili seluruh pengurus Pemerintahan Sementara yang ada, khususnya mewakili pengurus di 7 daerah, menyatakan dukungan penuh terhadap pertemuan yang berlangsung di Westminster,” kata PM Waromi.
Sementara itu, Buchtar Tabuni selaku Ketua Dewan Legislatif West Papua yang mewakili suara seluruh rakyat West Papua dari Sorong hingga Merauke menyatakan mendukung penuh pertemuan IPWP untuk agenda “Kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat” sebagaimana terus diserukan oleh Melanesia Spearhead Group [MSG], Forum Kepulauan Pasifik [PIF] dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik [OACPS].
“Indonesia sebagai anggota asosiasi harus menghormati Komunike KTT MSG 2023, yaitu mengizinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk memasuki Papua Barat dalam waktu yang ditentukan.
“Ini adalah seruan lama yang ditunda sejak 2018/2019. Kini hal itu tidak bisa ditunda lagi. PBB harus diizinkan masuk ke Papua Barat untuk melihat secara langsung apa yang terjadi.
“Kami juga meminta agar Pemerintah Inggris dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memenuhi dukungan terhadap kunjungan PBB ke West Papua yang diungkapkan pada bulan November 2020 di Parlemen,” kata Buchtar Tabuni.
Acara dukungan ini dilaksanakan di ibu kota Papua Barat di Kota Jayapura [Port Numbay], yang dihadiri oleh sejumlah elemen perjuangan kemerdekaan Papua Barat dan menyampaikan sejumlah pernyataan dukungannya pada pertemuan IPWP di Westminster Hall. [W]