OPM : 15 Agustus 1962 dan 17 Agustus 1945 bukan milik bangsa Papua, siapa terlibat merayakan pasti ada kelainan jiwa!

VICTORIA, Westpapuanews.Org — Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jeffrey P Bomanak Senin (14/8) mengatakan, tanggal 15 Agustus 1962 dan 17 Agustus 1945 bukan milik bangsa Papua, sehingga siapa pun orang asli Papua yang terlibat merayakannya dipastikan sedang mengalami kelainan jiwa.

Kedua ‘tanggal keramat’ yang disebut Bomanak merujuk pada hari penandatanganan keputusan New York atau New York Agreement dan hari proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Bomanak mengatakan, bangsa Papua memiliki sejarahnya sendiri dan bangsa-bangsa lain di bumi tidak diperbolehkan membuat suatu keputusan tanpa ada keterlibatan Orang Papua.

“Keputusan politik New York Agreement belum pernah melibatkan Orang Papua maka keputusan itu ilegal, cacat hukum dan moral,” tegas Bomanak.

“17 Agustus 1945 bukan hari kemerdekaan bangsa Papua, karena orang Papua belum pernah terlibat dalam Perjuangan Bangsa Indonesia, oleh sebab itu Rakyat Papua jangan mengikuti perayaan HUT Proklamasi 17 Agustus 1945,” tegasnya lagi.

Karena itu, tegas Bomanak, siapa pun OAP yang terlibat merayakan HUT Proklamasi 17 Agustus 1945 maka yang bersangkutan dipastikan sedang mengalami kelainan jiwa dan harus mendapat pertolongan.

“Jika ada rakyat Papua yang ikut merayakan hari kemerdekaan kolonial Indonesia maka orang tersebut pasti ada kelainan yang harus ditolong untuk sembuh dari penyakit Politik,” tegas Bomanak.

Pada 15 Agustus 1962 atau 61 tahun silam terjadi kesepakatan antara Indonesia dan Belanda soal status politik Papua melalui perundingan di New York Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan New York Agreement.

New York Agreement diprakarsai oleh Amerika kemudian memaksa Belanda dan Indonesia duduk membicarakan status Papua di New York tanpa melibatkan orang Papua.

Dilihat dari latar belakang, proses dan isi kesepakatannya, New York Agreement sejatinya adalah strategi Imperialis Amerika untuk mengambil Papua dari tangan Belanda kemudian secara bertahap menyerahkannya ke tangan Indonesia melalui badan PBB bernama UNTEA. Proses ini bertujuan untuk memblokade wilayah Asia Tenggara dan Oceania dari pengaruh blok komunisme yang dimotori Uni Sovyet pada era perang dingin.

Sedangkan 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Amboina dalam bentuk proklamasi kemerdekaan mereka dari jajahan Belanda dengan bantuan Jepang sebagai saudara tua.

Bukti bantuan Jepang yang sangat menentukan adalah keterlibatan Laksamana Muda Maeda Tadashi atas nama Kaisar Hirohito untuk membantu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Maeda Tadashi saat itu sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang, membantu proses kemerdekaan Indonesia dengan mempersilakan dan menjamin keamanan para pemimpin Indonesia merumuskan teks proklamasi di rumahnya
pada tanggal 16 Agustus 1945.

Teks proklamasi yang dikonsep oleh Moh Hatta dan Ahmad Subardjo dan ditulis tangan oleh Sukarno itu kemudian diketik oleh
Sayuti Melik menggunakan mesin ketik buatan Nazi Jerman milik Angkatan Laut Jepang di rumah Maeda. Teks proklamasi yang telah diketik itu kemudian dibacakan oleh Sukarno.

Dua momentum bersejarah ini, 17 Agustus 1945 dan New York Agreement 1962, adalah ilegal diatas tanah Papua dan merupakan sumber malapetaka bagi rakyat Papua yang tidak perlu disembah oleh segenap komponen OAP.

Karena kedua hari bersejarah tersebut bukan milik bangsa Papua dan ilegal diatas tanah Papua, Ketua OPM Jeffrey Bomanak meminta rakyat Papua untuk membuka mata dan hati untuk berpolitik secara konsisten atas dasar kebenaran sejarah.

“Buka mata dan hati untuk berpolitik secara konsisten atas dasar kebenaran sejarah, Orang Papua secara terhormat dan bermartabat akan menentukan nasibnya sendiri berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua,” pesan Bomanak.■