Warning kepada KOMNAS HAM RI, OPM : Kalian siap hadapi konsekwensi militer!

VICTORIA, Westpapuanews.Org — Lembaga Hak Asasi Manusia terbesar di Indonesia, KOMNAS HAM RI, mendapat warning dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya TPNPB. Warning ini diberikan karena lembaga HAM tersebut dianggap, atas perintah Joko Widodo, tengah melakukan infiltrasi ke dalam gerakan Papua Merdeka demi memperoleh legitimasi dukungan terhadap agenda dialog damai Jakarta-Papua. (Baca disini).

Ketua OPM Jeffrey Bomanak kepada Westpapuanews.org mengatakan, dengan membaca  pergerakannya selama ini, dapat disimpulkan bahwa KOMNAS HAM RI telah bekerja diluar apa yang seharusnya mereka kerjakan.

“KOMNAS HAM RI harus lakukan advokasi, bertemu keluarga korban, kerja dengan LSM-LSM HAM, bukan ketemu TPNPB-OPM atau mau bikin TPNPB-OPM gadungan NKRI,” kata Bomanak, Sabtu (10/9/2022).

Bomanak menilai, cara kerja KOMNAS HAM RI tidak profesional, bahwa lembaga ini tidak mampu yakinkan pemerintah NKRI untuk izinkan Dewan HAM PBB ke Papua,  tidak mampu mewujudkan Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi di Papua.

“Dan harus kerja sama langsung dengan keluarga korban serta LSM-LSM HAM di Papua, bukan masuk keluar hutan dan bentuk struktur liar atau membentuk TPNPB Gadungan NKRI demi menghancurkan perang nasional perjuangan TPNPB-OPM di Papua,” tegas Bomanak.

Dikatakan Bomanak, Markas Besar OPM TPNPB Victoria sudah pernah memberikan warning kepada KOMNAS HAM RI pada tahun 2016 lalu setelah KOMNAS HAM RI terlibat dalam mendorong agenda ‘Keerom Damai’ bersama Lambert Pekikir, pentolan OPM di masa muda yang kemudian, ketika menginjak usia tua, banting stir menjadi kaki-tangan NKRI di Keerom.

“Saat itu rencana KOMNAS HAM untuk infiltrasi ke Markas Victoria gagal karena kaki tangan NKRI yang mereka gunakan yaitu Lambert Pekikir kami ancam akan tembak mati,”  ungkap Bomanak.

Bomanak menegaskan, pihaknya telah mengendus keterlibatan KOMNAS HAM RI secara aktif  mengelola isu HAM bersama BIN Kolonial NKRI, maka pihaknya memberikan warning tegas untuk stop lakukan infiltrasi demi kepentingan NKRI.

“Kami memberikan warning tegas kepada KOMNAS HAM RI untuk stop lakukan infiltrasi demi kepentingan kolonial NKRI dalam perjuangan bangsa Papua, jika hal ini tidak diindahkan maka KOMNAS HAM RI siap terima konsekwensi militer pasukan TPNPB-OPM di seluruh KODAP diatas bumi Papua,” tegas Bomanak.

Sekedar diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan KOMNAS HAM RI untuk membujuk OPM dan sayap militer TPNPB agar mereka bersedia menerima tawaran dialog damai Jakarta – Papua mengikuti pola Kesepakatan Hensinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.■