Jubir Militer TPNPB-OPM : Ketua KOMNAS HAM RI tidak pernah bertemu panglima OPM

NABIRE, Westpapuanews.Org — Klaim Ketua KOMNAS HAM RI Taufan Damanik bahwa dirinya berhasil menemui Panglima OPM dibantah Juru bicara militer TPNPB-OPM Sebby Sambom. (Baca siaran pers).

“Klaim Ketua KOMNAS HAM RI Taufan Damanik dimana beliau mengatakan bahwa sudah ketemu Panglima OPM di hutan Papua itu tidak benar dan hanya sebatas mengangkat citra Presiden RI Joko Widodo,” kata Sebby Sambom kepada Westpapuanews.Org, Minggu (11/9/2022).

Sebby menegaskan, bahwa yang ditemui pihak KOMNAS HAM RI adalah agen TNI/Polri, merujuk pada sosok yang dimaksud oleh Taufan Damanik sebagaimana diberitakan Detik.com. (Baca disini).

Lebih lanjut Sebby menegaskan, pihak TPNPB-OPM dibawah pimpinan Jenderal Goliath Tabuni dan Mayjen Lekagak Telenggen menolak agenda dialog damai yang diinisiasi oleh KOMNAS HAM RI, karena TPNPB-OPM telah ajukan perundingan dibawah mediasi PBB.

“Kami TPNPB tidak ada agenda dialog, tetapi kami hanya mempunyai satu agenda yaitu mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia untuk kami duduk di meja perundingan,” tegas Sebby.

Menurut Sebby, “Masalah Papua adalah masalah sengketa Internasional, maka harus diselesaikan juga melalui mekanisme PBB”.

Sebelumnya, KOMNAS HAM RI telah mendapat warning dari Ketua OPM Jeffrey P Bomanak. Warning ini diberikan karena lembaga HAM tersebut dianggap, atas perintah Prediden RI Joko Widodo, tengah melakukan infiltrasi ke dalam gerakan Papua Merdeka demi memperoleh legitimasi dukungan terhadap agenda dialog damai Jakarta-Papua. (Baca disini).

“Kami memberikan warning tegas kepada KOMNAS HAM RI untuk stop lakukan infiltrasi demi kepentingan kolonial NKRI dalam perjuangan bangsa Papua, jika hal ini tidak diindahkan maka KOMNAS HAM RI siap terima konsekwensi militer pasukan TPNPB-OPM di seluruh Kodap diatas bumi Papua,” tegas Bomanak.

Sekedar diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menugaskan KOMNAS HAM RI untuk membujuk OPM dan sayap militer TPNPB agar mereka bersedia menerima tawaran dialog damai Jakarta – Papua mengikuti pola MoU Hensinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.■