Benny Wenda minta masyarakat internasional tunjukkan solidaritas terhadap West Papua pada 1 Desember ini

OXFORD, Westpapuanews.Org — Pemimpin Bangsa Papua Benny Wenda meminta masyarakat internasional untuk menyatakan solidaritas mereka terhadap West Papua pada 1 Desember 2023.

“Atas nama rakyat West Papua, saya menyerukan kepada semua pendukung kami, kelompok pengacara kami, anggota parlemen, kelompok solidaritas kami dan sekutu lainnya, untuk mengibarkan Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember ini,” kata Benny Wenda pada Selasa [14/11/2023].

Benny menyebutkan, pandangan dunia saat ini tertuju pada Gaza dan peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sana dan bahwa dunia mendukung Ukraina dalam perlawanan mereka terhadap invasi Rusia.

“Namun masyarakat internasional harus memahami bahwa apa yang terjadi di Palestina dan Ukraina juga terjadi di Papua Barat. Invasi ilegal, pendudukan, pembersihan etnis, genosida – masyarakat West Papua telah hidup dalam kondisi seperti ini selama enam puluh tahun,” ucapnya.

“Selama setahun terakhir”, Benny melanjutkan, “Kami telah mengalami pembantaian di Wamena, Yahukimo, dan Fakfak.”

“Pengungsian massal telah terjadi di Yahukimo dan Nduga, menambah jumlah 100.000 orang yang kemungkinan harus mengungsi akibat operasi militer Indonesia sejak tahun 2018,” ungkapnya.

Dikatakan Benny, lebih dari 76.000 warga Papua saat ini menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri, para lansia terpaksa hidup tanpa makanan dan air; anak-anak tanpa pendidikan; perempuan harus melahirkan di hutan tanpa bantuan medis.

“Ini adalah krisis kemanusiaan yang parah – namun Indonesia meresponsnya dengan terus melarang jurnalis internasional, dan mencegah bantuan untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tandasnya.

Kondisi semakin memburuk ketika masyarakat West Papua yang terpaksa mengungsi seringkali tidak dapat kembali ke kampung halamannya karena terus menerus diduduki oleh tentara Indonesia.

“Ini adalah strategi ekosida mereka di Papua Barat: membersihkan masyarakat dan kemudian mengeksploitasi lahan, bekerja sama dengan perusahaan internasional, Indonesia kini menghancurkan hutan Papua dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Benny.

“Tanah leluhur kami”, kata Benny, “Dirusak oleh mega proyek baru seperti Merauke Integrated Food adn Energy Estate dan tambang emas Blok Wabu.”

Benny menambahkan, selain berkabung atas kejadian mengerikan tahun lalu, tanggal 1 Desember ini juga akan menjadi perayaan Kongres ULMWP, yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 dan 20 November.

“Kongres ini adalah wujud keinginan rakyat, pilihan rakyat – sebuah perayaan demokrasi yang ingin kita ciptakan di West Papua yang merdeka,” ungkapnya.

Benny menyebutkan, Bintang Kejora bukan sekedar bendera.

“Ini adalah simbol perjuangan kita yang bersatu, dan sebuah janji bahwa suatu hari kita akan merebut kembali kedaulatan kita yang telah dicuri.

“Pada tanggal 1 Desember 1961, Bintang Kejora dikibarkan di Jayapura, lagu kebangsaan kita dikumandangkan, dan West Papua hampir menjadi negara Melanesia pertama yang merdeka.

“Inilah sebabnya mengapa sangat menyakitkan jika mengibarkan bendera sekarang dianggap ilegal.

“Siapa pun yang mengungkitnya, dalam aksi protes atau upacara keagamaan, bisa diancam hukuman penjara hingga 25 tahun.

“Inilah nasib saya, bersama dengan banyak pahlawan perjuangan kami lainnya, seperti Filep Karma dan Jonah Wenda.

“Jika saya tidak melarikan diri, saya akan tetap berada di penjara sekarang,” jelasnya panjang lebar.

Benny meminta kepada semua pendukung di luar West Papua agar mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada momentum 1 Desember 2023.

“Saya meminta Anda mengibarkan Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember ini untuk semua warga West Papua yang tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa mengambil risiko ditangkap, disiksa, dan dibunuh.

“Anda bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara.

“Bagi semua orang di West Papua, apakah Anda tinggal di kota, di kamp pengungsi, di pengasingan, atau sebagai pejuang gerilya di hutan, tanggal 1 Desember harus menjadi hari perayaan dan kenangan yang tenang.

“Perayaan atas semua yang telah kita capai selama enam dekade terakhir, dan kenangan atas semua yang telah kita hilangkan dalam perjuangan ini.

“Saya menyerukan kepada masyarakat West Papua untuk mengadakan pertemuan doa untuk refleksi yang tenang,” pintanya.

Benny Wenda adalah pemimpin bangsa Papua yang berbasis di Oxford, Inggris Raya.

Pada 1 Desember 2019 silam dia didapuk sebagai Presiden Sementara West Papua yang membawahi Pemerintah Sementara West Papua.

Kemudian pada 4 November 2021 Benny Wenda dan Pemerintah Sementara West Papua meluncurkan Green State Vision atau Visi Negara Hijau di COP26 Glasgow, Skotlandia.

Visi Negara Hijau yang digagas Pemerintah Sementara West dan menjadi satu-satunya solusi bernegara untuk mengatasi krisis iklim global, telah menjadi momok mengerikan  bagi pemerintah Indonesia.

Ini karena segala bentuk eksploitasi sumber daya alam Papua bermotif pembangunan dalam konteks NKRI akan dilihat oleh masyarakat Internasional sebagai tindakan kriminal karena memicu krisis iklim global.

Akibat lainnya adalah Indonesia berpotensi diseret ke pengadilan internasional atas kejahatan ekosida dan genosida di West Papua.

Akhirnya, ketakutan pemerintah Indonesia terhadap Visi Negara Hijau memaksa negara yang dikuasai berbagai jenis oligarki ini melakukan sebuah operasi intelijen untuk menghapus Pemerintah Sementara West Papua dan mengeliminasi Benny Wenda dari ULMWP dan panggung politik Papua Merdeka. [W]