Pemerintahan Sementara bersama rakyat West Papua dukung pertemuan IPWP di Westminster Hall, Inggris

JAYAPURA, Westpapuanews.Org —
Ribuan masyarakat West Papua bersama Perdana Menteri [PM] Pemerintah Sementara West Papua [ULMWP], Pdt. Edison Waromi, S.H dan Ketua Dewan Legislatif West Papua Buchtar Tabuni di Jayapura Selasa [17/10] kemarin menyatakan dukungan untuk pertemuan International Parliament for West Papua [IPWP] yang akan berlangsung di Westminster Hall, London, Inggris pada hari ini, Rabu [18/10].

Pertemuan IPWP dimaksud akan dikoordinir langsung oleh Presiden Sementara West Papua Benny Wenda dengan agenda utama “Seruan untuk kunjungan PBB ke West Papua yang tertunda sejak 2018!”

BACA JUGA : IPWP akan gelar pertemuan di London, dukung Komunike MSG

PM Waromi dalam pidatonya mengatakan seluruh wilayah di West Papua mendukung pertemuan IPWP di Inggris dan sebagai PM dia mewakili rakyat West Papua di 7 wilayah adat mendukung kegiatan IPWP dimaksud.

“Hari ini [kemarin, red] seluruh wilayah Papua Barat mengadakan acara untuk mendukung pertemuan IPWP di Inggris. Saya mewakili seluruh pengurus Pemerintahan Sementara yang ada, khususnya mewakili pengurus di 7 daerah, menyatakan dukungan penuh terhadap pertemuan yang berlangsung di Westminster besok [hari ini, red],” kata PM Waromi.

Sementara itu, Buchtar Tabuni selaku Ketua Dewan Legislatif West Papua yang mewakili suara seluruh rakyat West Papua dari Sorong hingga Merauke menyatakan mendukung penuh pertemuan IPWP untuk agenda “Kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat” sebagaimana terus diserukan oleh Melanesia Spearhead Group [MSG], Forum Kepulauan Pasifik [PIF] dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik [OACPS].

“Indonesia sebagai anggota asosiasi harus menghormati Komunike KTT MSG 2023, yaitu mengizinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB untuk memasuki Papua Barat dalam waktu yang ditentukan.

“Ini adalah seruan lama yang ditunda sejak 2018/2019. Kini hal itu tidak bisa ditunda lagi. PBB harus diizinkan masuk ke Papua Barat untuk melihat secara langsung apa yang terjadi.

“Kami juga meminta agar Pemerintah Inggris dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit untuk memenuhi dukungan terhadap kunjungan PBB ke West Papua yang diungkapkan pada bulan November 2020 di Parlemen,” kata Buchtar Tabuni.

Display content from Twitter

Click here to display content from Twitter.
Learn more in Twitter’s privacy policy.

Always display content from Twitter

Open content directly

Acara dukungan ini dilaksanakan di ibu kota Papua Barat di Kota Jayapura [Port Numbay], yang dihadiri oleh sejumlah elemen perjuangan kemerdekaan Papua Barat dan menyampaikan sejumlah pernyataan dukungannya pada pertemuan IPWP di Westminster Hall.

Aksi dukungan untuk pertemuan IPWP di Inggris juga dilakukan oleh rakyat West Papua di Wamena, Oksibil, Serui dan Merauke.

Indonesia pernah berjanji akan memfasilitasi kunjungan PBB pada tahun 2018 ke Papua. Faktanya, 5 tahun kemudian, Indonesia sebagai negara yang menjadi Associated Member di MSG dan mengklaim diri sebagai negara demokrasi ini semakin tidak bisa memberikan akses kepada PBB untuk masuk ke Papua.

IPWP menyatakan keprihatinannya atas kekerasan militer Indonesia yang menyebabkan pengungsian warga sipil Orang Asli Papua [OAP] di Oksibil, Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yapen dan Puncak. Oleh karena itu IPWP menyambut Resolusi MSG, dan juga Organization of African Caribbean and Pacific States [OACPS] dan Pacific Island Forum [PIF] agar Indonesia bisa memberi akse kunjungan PBB ke Papua. [W]