Kongres I ULMWP sukses digelar, ini poin resolusinya

JAYAPURA, Westpapuanews.Org — Kongres I United Liberation Movement for West Papua [ULMWP] sukses dilaksanakan pada 20-23 November 2023 di Jayapura.

Dari data yang diperoleh Westpapuanews.Org, Kongres yang digelar atas desakan rakyat Papua dari 7 wilayah adat itu menghasilkan resolusi yang terdiri dari : 5 poin ketetapan, 2 poin pembatalan, 7 poin penegasan kembali, pembentukan 3 badan adhoc, 3 poin pengakuan, 3 poin permintaan dan 2 poin penolakan.

Pertama, Kongres menetapkan : [1] Amandemen Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP; [2] Amandemen Undang-Undang Executive Council; [3] Undang-Undang Hubungan Luar Negeri; [4] Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan;

[5] Struktur Pemerintah Sementara ULMWP selama 5 tahun terhitung sejak tahun penetapan : [a] Hon. Benny Wenda sebagai Presiden Sementara ULMWP; [b] Rev. Edison Waromi, SH sebagai Perdana Menteri Pemerintah Sementara ULMWP.

Kedua, Kongres membatalkan : [1] Semua dasar hukum ULMWP yang berlaku sebelum Kongres Pertama ULMWP terlaksana dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku sejak Kongres memutuskan dan menetapkan dasar hukum yang sah;

[2] Pengangkatan Struktur ULMWP di Port Vila Vanuatu dibatalkan dan dinyatakan gugur demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP tahun 2020 Bab II Pasal 5 Ayat (1-12) tentang Pelaksanaan Kongres sebagai forum tertinggi, Bab VII Pasal 10 tentang Pembentukan Legislative Council, Bab VIII Pasal 11 tentang Pembentukan Executive Council, Bab IX Pasal 12 tentang Pembentukan Judicative Council.

Ketiga, Kongres mempertegas kembali : [1] Penegakan Konstitusi dengan telah membentuk Badan Kongres yang terdiri dari Legislative Council dan Senat; [2] Badan Kongres terdiri dari Legislative Council dan Senat;

[3] Paket diplomasi Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua; [4] Visi Negara Green State; [5]. Pengumuman 12 Kabinet Pemerintah Sementara ULMWP;

[6] Pengangkatan 7 Kepala Wilayah di West Papua; [7] West Papua Army [TPNPB, TRWP, TNPB] sebagai Pertahanan dan Keamanan West Papua.

Keempat, Kongres membentuk Badan AdHoc : [1] Dewan Penasehat Agung; [2] Konstituante; [3] Pertahanan Keamanan.

Kelima, Kongres mengakui : [1] Negara Federal Republik Papua Barat [NFRPB], West Papua National Coalition for Liberation [WPNCL], Parlemen Nasional West Papua [PNWP] sebagai pilar pendiri dan deklarator ULMWP;

[2] Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] sebagai organisasi kemahasiswaan untuk membangun solidaritas di setiap kota studi Indonesia menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua;

[3] Mengakui Agenda Mogok Sipil yang didorong oleh Komite Nasional Papua Barat sebagai agenda strategis menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri bangsa Papua, sehingga menghimbau kepada seluruh rakyat West Papua melakukan konsolidasi bersama.

Keenam, Kongres meminta : [1] Kepada pemimpin-pemimpin negara anggota MSG, PIF dan OACP untuk segera mendesak Komisi Tinggi Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua dalam rangka investigasi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kolonial Indonesia;

[2] Kepada pemimpin-pemimpin negara anggota MSG memberikan jaminan hukum dengan menjadikan West Papua anggota penuh ke dalam MSG sebagai langkah maju menyelesaikan konflik politik maupun bersenjata yang panjang sesuai dengan mekanisme internasional;

[3] Kepada IPWP dan ILWP untuk segera mengambil langkah-langkah hukum dqn politik dalam rangka tinjau kembali hasil pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum internasional di Irian Barat yang hari ini disebut Papua.

Ketujuh, Kongres menolak : [1] Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah kedaulatan bangsa Papua dan semua bentuk kebijakan atas rakyat dan tanah air Papua;

[2] Penyelesaian Status Politik Papua melalui yuridiksi hukum Indonesia [Dialog Jakarta-Papua dan Jedah Kemanusiaan].

Resolusi dikeluarkan di Port Numbay [Jayapura] pada Kamis, 23 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Kongres Buchtar Tabuni dari Legislative Council Pemerintah Sementara ULMWP. [W]

Download : Resolusi Kongres I ULMWP