Indonesia tahu dan sadar dunia International bisa mengakui Pemerintahan Sementara

INDONESIA TAHU DAN SADAR DUNIA INTERNASIONAL BISA MENGAKUI PEMERINTAHAN SEMENTARA YANG DIDEKLARASIKAN HON. PRESIDEN BENNY WENDA DI INGGRIS TANPA PERSETUJUAN INDONESIA

Oleh : Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman

Mengapa pemerintah Indonesia panik, gelisah dan tidak tidur nyenyak atas Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang dideklarasikan oleh Hon. Benny Wenda di Oxford, Inggris pada 1 Desember 2020?

Mengapa pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang dideklarasikan oleh Hon. Benny Wenda di Oxford, Inggris Raya pada 1 Desember 2020 itu adalah ilusi?

Pemerintah Indonesia tahu, sadar dan mengerti secara politik dan juga kepentingan ekonomi Inggris dan Amerika atau dikatakan Negara-Negara Five Eyes di Papua Barat dan Pasifik.

Apa itu Negara-Negara Five Eyes? Negara-Negara Lima Mata, yaitu Inggris, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand.Lima Negara atau Five Eyes ini mempunyai kepentingan yang sama, tujuan yang sama karena rumpun yang sama. Selain kepentingan Negara-negara Five Eyes, ada faktor sejarah dan juga tradisi Negara Five Eyes ini.

Ada peluang Inggris atau Amerika bisa mengakui Pemerintahan Sementara Papua Barat yang dibentuk Hon. Benny Wenda pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris Raya karena kepentingan ekonomi, politik dan keamanan.

Ada beberapa analisa saya tentang Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat sebagai berikut:

1. Komunitas internasional tahu dan mengerti bahwa Hon. Bemny Wenda mendeklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat dijamin Deklarasi HAM PBB tentang Hak Penentuan Nasib sendiri dan juga Konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin dan memberikan kesempatan. “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
2. Hon. Benny Wenda tidak membuat Pemerintahan baru, tapi menghidupkan dan mempertahankan 1 Desember 1961 dan itu juga dilakukan dengan konsisten oleh rakyat dan bangsa Papua Barat pada Kongres Nasional II Papua Barat pada 26 Mei – 4 Juni 2000 dan Kongres Rakyat Papua Barat yang ke-3 di Lapangan Zakeus Padang bulan pada 17-19 Oktober 2022. Kecuali alm. Dr. Thomas Wapay Wanggai dengan bintang 14 pada 14 Desember 1988.

Di sini ada fakta korelasi sejarahnya, obyektif, rasional dan realistis. Artinya, Hon. Benny Wenda tidak membuat deklarasi tanggaldan bulan berbeda, bendera dan lagu berbeda. Artinya ada Negara yang diivansi dan dibubarkan. Negara Papua Barat yang lengkap dengan simbol-simbol atau alat kelengkapan Negara: Ada wilayah, ada rakyat, ada parlemen New Guinea Raat, Lagu Hai Tanahku Papua, bendera Bintang Kejora, mata uang: Gulden, Lambang Negara: Burung Mambruk, itu dianeksasi pada 19 Desember 1961 dengan maklumat Trikora. “Bubarkan Nrgara Buatan Belanda”.

Fakta Sejarah mencatat, pada 1 Desember 1961 pernah hadir Pemerintah Inggris, Prancis, Austalia, Belanda, perwakilan Parlemen PNG”

3. Intervensi kemanusiaan dari PBB untuk Papua Barat bisa terjadi kalau Indonesia tidak mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB berkunjung ke Papua Barat sesuai dengan desakan 84 Negara anggota PBB.
4. Keberadaan Hon. Benny Wenda Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat di Oxford, Inggris secara politik dan kepentingan ekonomi menguntungkan pemerintah Inggris dan Hon. Benny Wenda diberikan kebebasan untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat dari Oxford, Inggris ke Uni Eropa, ke Afrika, ke Pasifik, ke Amerika tanpa dibatasi atau dilarang. Oxford, Inggris menjadi “home based” menjual paket diplomasi Pemerintahan Sementara Papua Barat ke Negara-Negera merdeka.
5. Pemerintah Inggris, Uni Eropa, Amerika dan Negara-Negara merdeka lainnya bisa menekan Indonesia dengan menggunakan pintu persoalan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Indonesia selama 60 tahun sejak 1 Mei 1963 sampai sekarang untuk mengakui Pemerintahan Sementara Papua Barat.
6. Menkopolhukam Prof. Dr. Mafud MD, Panglima TNI, Kapolri dan Ketua DPR RI mengadakan siaran perss menentang atau menolak deklarasi Pemerintahan Sementara oleh Hon. Benny Wenda pada 1 Desember 2020 dan deklarasi itu adalah Negara Ilusi. Pemerintah Indonesia mengatakan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat yang dideklarasikan Hon. Benny Wenda pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris adalah ilusi. TETAPI, yang jelas dan pasti, faktanya BAYI sudah lahir, bayi ini sedang bertumbuh dan berkembang. We WAIT dan SEE dalam proses pertumbuhan bayi ini.
7. Pemerintahan Sementara yang dideklarasikan Hon. Presiden Benny Wenda pada 1 Desember 2020 mendapat dukungan media-media internasional adalah legitimasi dan dukungan komunitas internasional bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat berhak berdiri sendiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat berdasarkan kemerdekaan 1 Desember 1961 yang dianekasi atau diinvansi dengan kekuatan militer Indonesia.
8. Singkat kata, sekarang melalui deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris ini memastikan kepada komunitas internasional bahwa rakyat dan bangsa Papua Barat layak diakui dan dihormati sebagai bangsa yang sudah pernah merdeka dan berdaulat pada 1 Desember 1961.

Doa dan harapan penulis, para pembaca mendapat berkat dan pencerahan melalui tulisan kecil ini.

Selamat membaca. Tuhan memberkati kita semua.

Waa…..Waa…..Kinaonak!

Ita Wakhu Purom, 3 Oktober 2023

Penulis:

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua;
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua Barat (WPCC)
3. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC)
4. Anggota Aliansi Baptis Dunia (BWA).

===========

Kontak: 08124888458///08128888712