Memaknai Demokrasi, Momentum Elektoral Dan Persatuan Nasional

JAKARTA, Berdikari Online — Dr. Novi Basuki, seorang tokoh muda berlatar Nahdatul Ulama (NU) yang mengenyam pendidikan di China, menceritakan pengalamannya di sebuah kanal Youtube ketika ia mengambil studi pasca sarjana tahun 2014. Dikisahkan, saat mendapatkan tugas presentasi tentang politik China kontemporer, dengan bangganya ia mengatakan Indonesia beruntung punya demokrasi sehingga rakyat bisa memilih presidennya sendiri, dibandingkan rakyat China yang tidak mengalaminya. Seorang mahasiswa China memberi tanggapan yang menurut sang doktor sangat telak membekas; “Buat apa punya ‘demokrasi’ kalau tidak bisa sejahtera?”

‘Demokrasi’ yang dimaksud dari penanggap tadi tentu mengacu pada model institusi demokrasi liberal yang diadopsi dari Amerika Serikat ke dalam konstitusi Republik Indonesia melalui serangkaian amandemen terhadap UUD 1945. Pemilu model sekarang menjadi bagian dari pelembagaan demokrasi liberal tersebut.

Dalam teorinya, pemilu diharapkan menjadi mekanisme demokrasi yang hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Namun dengan dasar hak individu satu orang satu suara dan 50% + 1, hasil yang diharapkan tersebut mengandaikan keberadaan pemilih yang sadar (rasional) dan mampu mengambil keputusan secara independen sesuai kepentingan kelas sosialnya. Ilmu antropologi mengungkap syarat tersebut tidak tersedia dalam masyarakat Indonesia yang heterogen dengan dominasi corak komunal- paternalistik. Hanya minoritas kecil kelas menengah terpelajar yang memiliki keistimewaan itu, sekalipun hasil beberapa survei menyatakan jumlah pemilih rasional cenderung meningkat.

Lantas, apa hubungan masalah demokrasi tersebut dengan persatuan nasional? Sebagaimana demokrasi dalam pengertiannya yang sejati, persatuan nasional yang sejati juga punya makna dan jangkauan yang jauh lebih luas dan lebih mendalam daripada momentum elektoral.

Demokrasi berjalan baik apabila kedaulatan rakyat ditegakkan. Kedaulatan rakyat bisa ditegakkan apabila gagasan yang mewakili kepentingan rakyat terorganisasikan, terartikulasikan, serta teraktualisasikan melalui lembaga-lembaga kekuasaan. Sejauh ini kita hanya menikmati demokrasi sebatas kebebasan relatif, bukan kedaulatan rakyat.

Kedaulatan sudah hilang ketika kekuatan politik rakyat dilumpuhkan secara berkelanjutan selama 32 tahun kekuasaan Orde baru. Cara-cara konvensional untuk membangkitkan dan mengorganisasikan kembali kekuatan politik rakyat itu selama dua setengah dekade reformasi menghadapi kebuntuan akut untuk tidak dibilang gagal. Sejatinya rakyat tetap jadi penonton pada setiap orkestrasi politik.

Jalan ekstra parlamenter, terlepas betapa baik dan mulianya proses tersebut, akan selalu terbentur dengan masalah stamina mobilisasi yang kian terbatas atau masuk dalam jebakan ilusi liberalisme; bahwa negara telah menyediakan kanal-kanal solusi bagi seluruh persoalan rakyat. Kerja tekun pengorganisasian berbasis kepentingan sosial ekonomi, dalam bentuk ormas-ormas sektoral tanpa panduan ideologi-politik, lebih sering berujung pada kehilangan orientasi, sehingga kembali terfragmentasi ketika menghadapi pilihan-pilihan politik praktis seperti pemilu.

Tentu setiap aktivis pergerakan tidak pantas berputus asa dalam kerja pengorganisasian dan ideologisasi massa sembari bergelut dengan rupa-rupa kesulitan. Ambil contoh dalam partai PRIMA, kerja ini masih dilakukan bersama ormas-ormas pendukungnya. Persoalannya adalah bagaimana agar sumber daya pengorganisiran tersebut tidak semakin tergerus oleh tuntuan hidup para “profesional revolusioner” dan pelemahan oleh sogokan-sogokan parsial yang berujung pada harmonisasi penindasan.

Pada titik ini kita layak membalik pertanyaan pada setiap tuduhan bahwa jalan elektoral yang ditempuh aktivis pergerakan merupakan langkah oportunis untuk turut menikmati kursi empuk kekuasaan (sekalipun kalau ya, apa masalahnya?); atau, setiap capaian pertemuan dengan kekuatan elit tertentu dilabel sebagai “mobilitas ke atas” untuk melegitimasi narasi oligarki demi iming-iming sesuap nasi sembari melupakan kontradiksi yang ada. Pertanyaannya, apa tawaran bagi kerja penguatan politik rakyat dengan memperhatikan kelumpuhan historis yang dialaminya?

Tawaran penulis adalah menyambut seruan Persatuan Nasional yang kembali muncul baru-baru ini. Sekali lagi, hal ini melampaui momentum elektoral, apalagi dikerdilkan menjadi sekadar si A mendukung si B. Motif ini nyata ada, tapi bijaklah apabila ditempatkan sebagai bagian sangat kecil dari kepentingan yang jauh lebih besar. Ada tantangan global yang nyata. Ada upaya atau kebijakan memajukan negeri yang dapat dijadikan alas bersama bagi langkah persatuan. Meski ada pula masalah-masalah lain, yang tidak kalah mendesak, yang bila disepakati dapat pula dihamparkan untuk meluaskan alas bagi langkah persatuan tersebut.

Kebijakan yang dapat dijadikan alas saat ini adalah hilirisasi industri yang akan diluaskan ke berbagai sektor. Hilirisasi telah menjadi bagian dari arus besar perubahan tata dunia melawan hegemoni neoliberalisme Amerika Serikat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri berkembang lainnya baik di Asia, Amerika Selatan, bahkan Afrika.

Alas hilirisasi dan industrialisasi memberikan lajur arah (trajectory) karena keumuman sifatnya dalam memajukan tenaga produktif melalui pendidikan, riset, dan transfer teknologi. Tugas bagi pergerakan politik rakyat, selain memastikan ikhwal kedaulatan nasional, adalah menekankan aspek keadilan/kesejahteraan sosial serta keadilan ekologi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pemajuan tenaga produktif tersebut.

Ekspansi kapital China di berbagai benua, dengan watak industrialisnya, memungkinkan hilirisasi ini terjadi. Sementara sebelumnya, kapital Barat dengan watak finansialnya yang parasit tidak memberi tempat bagi hilirisasi semacam ini dan masih berkeras melanjutkan pola ini sebagaimana dibuktikan dengan gugatan Uni Eropa ke WTO dan sikap IMF. Semua kekayaan alam negeri-negeri bekas kolonial dikeruk mentah-mentah untuk menyokong industri di negeri maju.

Mengelola momentum elektoral menjadi sesuatu yang melampaui perkara elektoral itu sendiri adalah tantangan bagi kaum pergerakan. Ada pepatah “strike the iron while it’s hot” (tempalah besi selagi panas). Intinya, dalam momentum sekarang gagasan persatuan nasional memberi peluang machtsvorming bagi kekuatan politik rakyat. Perkara besar ini tentu butuh pediskusian lebih lanjut agar segala embel-embel prasangka dapat lebih bermanfaat.

DOMINGGUS OKTAVIANUS
Sekjen DPP PRIMA, Koordinator Departemen Pendidikan PP FNPBI