Papua Militant International Berterima kasih Untuk Evi Mariani memberikan fakta Pembunuhan Misterius Negara Fasis Indonesia Sebagai Actors Utama


Papua Militant International would like to thank you our  Warrior Sister Evi Mariani to expose d the Indonesian fascist and terrorist Presiden Joko Widodo for murderers cold blood of West Papuans

Naligi Wenda, seorang satpam di supermarket di Wamena, Papua, ditemukan tak bernyawa 4 kilometer dari tempat dia bekerja pada tanggal 23 September 2019. Dilihat dari lukanya, keluarga yakin dia ditembak mati.

Hari yang sama, Kelion Tabuni, mahasiswa arsitektur semester tiga, mati. Jenazah Kelion, dengan luka tembak, ditandu dari Jl. Hom-Hom sampai ke kampung Pisugi.

Nama Kelion dan Naligi tidak ada dalam daftar korban kerusuhan Wamena yang dikeluarkan pemerintah. Pemerintah mengatakan, ada 33 korban meninggal dalam kerusuhan, kebanyakan bukan asli Papua. Mereka, katanya, meninggal karena senjata tajam atau terjebak dalam kebakaran. Pemerintah tidak menyebut tentang peluru yang mematikan dan melukai banyak warga, termasuk warga asli Papua.

Wartawan-wartawan Jubi, Tirto dan The Jakarta Post datang ke Wamena di awal Oktober tahun lalu dan mencatat nama mereka. Korban kemungkinan lebih dari 33 orang, tetapi pemerintah, sampai sekarang bungkam. Tak ada penjelasan mengenai peluru yang membunuh paling tidak 11 orang dalam kerusuhan tersebut. Tak ada pengadilan bagi yang melepaskan tembakan pada Kelion dan Naligi.

Kegelapan informasi bukan pertama kalinya terjadi di Papua. Amnesty International Indonesia mencatat dari Januari 2010 hingga Februari 2018, diduga ada 95 korban pembunuhan di luar jalur hukum di Papua. Tertuduh pelaku, menurut Amnesty: polisi dan tentara. Tak ada pengadilan sampai sekarang, meski Komnas HAM telah menyatakan peristiwa Paniai di Papua pada 2014 adalah pelanggaran HAM berat.

Banyak orang bungkam, tak berani bicara, sebab tidak ada kebebasan pers di Papua. Ada orang-orang kebal hukum di Papua, di Indonesia, yang bisa membunuh kita.

Catatan Walhi tahun lalu, 163 warga mengalami kekerasan dan kriminalisasi di seluruh Indonesia karena memperjuangkan lingkungan mereka. Pers Indonesia mungkin bebas, tetapi di luar Jakarta, bahaya mengancam. Diananta, seorang wartawan di Kalimantan Selatan, dipenjara karena menulis tentang konflik tanah antara pengusaha besar dan masyarakat Dayak.

Apakah di Jakarta pers sungguh-sungguh bebas?

Pada Desember 2020, enam orang anggota Front Pembela Islam ditembak mati oleh polisi. Menurut polisi mereka terpaksa, karena membela diri. FPI bilang: “Ini extrajudicial killing”. Beberapa media seperti Tempo mencoba melacak lebih jauh dengan mewawancarai saksi dan menemukan fakta-fakta baru.

Indonesia yang terbelah memilih percaya pada versi yang nyaman untuk mereka masing-masing. Polarisasi politik di Indonesia telah mengeruhkan kejernihan banyak orang. Wartawan yang berusaha mencari fakta kerap dirisak di dunia maya. Namanya dirusak, kredibilitasnya diserang oleh orang-orang tertentu yang tidak suka media yang kritis pada pemerintah. Tahun lalu, majalah Tempo mengeluarkan sampul berilustrasi Jokowi, dengan bayangan profil hidung pinokio. Tempo menuduh Jokowi tidak konsisten masalah pemberantasan korupsi. Pihak istana mengatakan, tidak apa-apa, ini kebebasan pers. Bagus.

Tetapi ribuan pendukung Jokowi beramai-ramai mengajak orang untuk memberi bintang buruk pada aplikasi Tempo di Play Store, sampai nilainya jeblok ke satu bintang. Dalam komentarnya, Tempo dimaki-maki sebagai media yang tak lagi kredibel.

Maret 2020, ribuan orang protes UU Cipta Kerja. Media ramai-ramai memberitakan tetapi banyak media menjadi corong pemerintah, ini menurut laporan Remotivi. Media tidak terlampau kritis ketika polisi memukuli pendemo bahkan beberapa wartawan.

Banyak media Indonesia memang dimiliki oleh elite politik dan oligarki. Itu sebabnya pihak yang tidak suka Jokowi, termasuk masyarakat konservatif yang kerap dianggap mengancam demokrasi, tidak percaya pada media mainstream. Mereka memilih media sosial, tempat di mana mereka bebas membaca yang mereka inginkan, tanpa ada kode etik jurnalistik.

Desember 2020 Remotivi membuat laporan lagi, kali ini tentang sejauh mana media di Indonesia telah inklusif terhadap empat kelompok marginal: disabilitas, perempuan dalam kekerasan, keragaman gender dan seksualitas, dan komunitas religius. Media yang paling banyak dibaca di seluruh Indonesia,  tribunnews dot com, ada di urutan ke 10 dari 10 media yang dianalisis.

Penguasa yang kebal hukum, polarisasi, meluasnya konservatisme, oligarki di industri media dan media yang berhala pada pasar: Apakah pers kita sungguh-sungguh bebas? Tidak. Pers Indonesia tidak sungguh-sungguh bebas.

Dan ketika pers Indonesia tidak sungguh-sungguh bebas, pers tidak akan efektif untuk meminta pertanggungjawaban yang berkuasa ketika mereka mengambil nyawa Naligi Wenda dan Kelion Tabuni. Ketika pers tidak bebas, warga tidak aman. Kita yang jauh dari Papua mungkin berpikir kita aman, tidak akan dibunuh dan disiksa. Mungkin kita juga berpikir bahwa kita hanya orang biasa maka kita tidak akan  dikerangkeng, atau dipermalukan polisi di konperensi pers. Tetapi saya akan sebut sejumlah nama yang hidupnya tidak aman karena menyinggung yang lebih berkuasa: Nurul Baiq, Meiliana, Salim Kancil, Golfrid Siregar, Fitriyati, Ramsyiah Tasrudin, Anindya Joediono, Muhammad Arsyad, Frans Napitu, Saiful Mahdi…

Evi Mariani untuk Hope for Democracy produksi Yayasan Kurawal

Facebook Comments Box