Pembentukan DOB di Papua, Strategi Kontra-Gerilya TNI

Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB atau biasa disebut Pemekaran Wilayah di Tanah Papua akhir-akhir ini ramai dibahas di tingkat nasional, daerah, dan di kalangan akar rumput masyarakat Papua.

Kita akan melihat rencana pembentukan DOB di Papua sebagai bentuk kontra-gerilya atau counter-insurgency yang dilancarkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sebagai bahan referensi kita akan melihat ke belakang, ketika terjadi pembentukan DOB Provinsi Papua Barat (Pabar) melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

DOB Pabar dibentuk untuk mengalihkan konsentrasi OAP saat itu, ketika gerakan Papua Merdeka semakin menguat. Tujuan lainnya adalah mengamankan dan mengeksploitasi Gas di Bintuni (British Petroleum) serta memberi jaminan agar imigran pendatang yang saat itu mulai angkat kaki keluar Papua mengurungkan niat mereka.

Kita ketahui bersama, bahwa TNI sebagai institusi yang dipenuhi para ahli strategi dari berbagai disiplin ilmu telah melihat bahwa Papua hanya akan merdeka ketika gerakan bersenjata TPNPB-OPM terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitas sehingga menyandang status beligerensi atau kelompok non-negara yang menjadi subyek hukum internasional.

Sehingga strategi pembentukan DOB sebagai kontra-gerilya digunakan untuk membatasi ruang gerak TPNPB-OPM dan mengamankan kota-kota besar di Papua yang mayoritas penduduknya adalah imigran asal Indonesia. Selain itu strategi ini juga demi mengamankan investasi tambang dan perkebunan skala besar sebagai sumber pendapatan negara.

Kita lihat DOB Provinsi Papua Tengah (PPT), adalah kontra-gerilya untuk meredam pemberontakan bersenjata TPNPB-OPM di wilayah Lapago dan Meepago yang sangat aktif saat ini. Selain itu kehadiran DOB PPT bertujuan mengamankan operasi PT Freeport dan Blok Wabu, kemudian mengamankan Timika dan Nabire sebagai kota basis imigran Indonesia.

Di Pegunungan Bintang, Lapago, DOB PPT maupun DOB Ketengban bermaksud memberi akses ke PT Inalum dan PT Antam untuk mengeksploitasi cadangan emas di sana.

DOB Provinsi Papua Selatan (PPS) adalah strategi kontra-gerilya untuk membatasi gerak TPNPB-OPM Ngalum Kupel di Pegunungan Bintang untuk tidak menjalar ke Boven Digul.

Selain itu, sepanjang garis perbatasan RI-PNG antara Boven Digul dan Merauke telah dibangun 4 titik lintas batas. Dua secara resmi di Sota (Merauke) dan Yetetkun (Boven Digul), dua tradisional di Bus Stop Camp Tunas dan Kombut, keduanya di Boven Digul.

Ke-empat pos lintas batas ini secara efektif akan mematikan ruang gerak TPNPB-OPM yang berbasis di Weyam, Mipan, Manda, Ambotweng, Yogi, Dome, Katawim mengikuti garis perbatasan sampai di sekitar Kunkim, Digo, Wanofo dan Finalbin.

DOB PPS juga menjadi strategi kontra-gerilya TNI untuk menyelamatkan investasi perkebunan kelapa sawit di Boven Digul dan Merauke sekaligus melindungi kota Merauke sebagai surga imigran pendatang. Oleh karena itu kita jangan heran ketika semua tokoh imigran pendatang di Merauke bangkit mendukung DOB PPS.

Deposit kekayaan alam lainnya milik OAP yang diincar adalah Gas Alam di wilayah adat Safan Asmat dan Batu Bara di Kabupaten Mappi.

Selanjutnya, kita lihat DOB Papua Barat Daya sebagai pecahan dari Provinsi Papua Barat, adalah kontra-gerilya untuk membatasi TPNPB-OPM Wilayah Sorong Raya yang kini mulai aktif, sekaligus mengamankan investasi perkebunan kelapa sawit, British Petroleum milik Inggris di Bintuni dan perusahaan kayu di Sungai Kamundan.

DOB Papua Barat Daya juga bertujuan untuk memastikan Kota Sorong sebagai surga para imigran pendatang di kawasan kepala burung aman dari gangguan TPNPB-OPM.

Terakhir, DOB Tabi-Saireri adalah kontra-gerilya untuk menghadang TPNPB-OPM di kedua wilayah adat ini, mematikan kampus Uncen sebagai basis perlawanan dan memastikan surga pendatang di Jayapura dan Keerom tetap aman dibawah kendali TNI.

Selain itu invetasi kelapa sawit di Kabupaten Jayapura dan Keerom, aktivitas perampokan kayu dari hutan alam harus tetap mendapat jaminan keamanan.

Pembentukan DOB akan selalu diikuti dengan perluasan struktur teritorial TNI (dan juga Polri), sehingga dengan adanya DOB dipastikan Papua benar-benar berada dalam kepungan TNI.

Strategi ini memungkinkan TNI mengurangi penugasan satuan-satuan non-organik dari luar Papua yang kini banyak menuai protes.■