Revolusi Sosialis dan Hak Sebuah Bangsa untuk Menentukan Nasib Sendiri — Bagian 3

VLADIMIR LENIN

9. Sikap Sosial Demokrasi Rusia dan Polandia serta Internasional Kedua[11] terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Perbedaan antara kaum Sosial Demokrat revolusioner Rusia dan Sosial Demokrat Polandia mengenai masalah hak penentuan nasib sendiri muncul sedini tahun 1903 di kongres yang mensahkan program Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, dan yang, kendati protes dari delegasi Sosial Demokrat Polandia, memasukkan program di poin 9, yang mengakui hak sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejak saat itu kaum Sosial Demokrat Polandia, atas nama Partai mereka, tidak pernah mengulangi pengajuan untuk menghilangkan poin 9 dari program kita atau untuk menggantikannya dengan formulasi yang lainnya.

Di Rusia – dimana tidak kurang dari 57 persen, yakni lebih dari 100 juta populasi, berasal dari bangsa-bangsa yang tertindas, dimana bangsa-bangsa tersebut terutama menempati provinsi-provinsi di perbatasan, dimana beberapa dari bangsa-bangsa tersebut lebih berbudaya ketimbang Rusia Raya, dimana sistem politik dibedakan oleh karakternya yang sangat barbar dan abad-pertengahan, dimana revolusi borjuis-demokratik belum dituntaskan – pengakuan hak sebuah bangsa yang ditindas oleh tsarisme untuk bebas memisahkan diri dari Rusia adalah sepenuhnya kewajiban bagi Sosial Demokrasi demi kepentingan tugas-tugas demokratik dan sosialisnya. Partai Kita, yang didirikan ulang pada Januari 1912, mensahkan resolusi pada 1913 yang menegaskan hak untuk menentukan nasib sendiri dan menjelaskannya dalam makna yang kongkrit seperti yang dijelaskan di atas. Kegilaan sovinisme Rusia-Raya berkecamuk pada 1914-16 di antara kaum borjuasi dan kaum Sosialis oportunis [Rubanovich[12], Plekhanov[13], Nashe Dyelo[14], dsb] mendorong kita untuk menuntut lebih kuat ketimbang sebelumnya dan untuk menyatakan bahwa mereka-mereka yang menolaknya melayani, dalam praktek, benteng sovinisme dan tsarisme Rusia Raya. Partai kita menyatakan bahwa kita dengan tegas menolak semua tanggung jawab atas oposisi terhadap hak penentuan nasib sendiri.

Formulasi terakhir dari posisi Sosial Demokrasi Polandia terhadap persoalan kebangsaan [deklarasi yang dibuat oleh Sosial Demokrasi Polandia di Konferensi Zimmerwald[15]] mengandung ide-ide sebagai berikut:

Deklarasi ini mengutuk Jerman dan pemerintahan lainnya yang menganggap “provinsi Polandia” sebagai sandera untuk permainan kompensasi mendatang dan dengan demikian “merampas dari rakyat Polandia hak untuk menentukan nasibnya sendiri.” Deklarasi ini menyatakan: “Sosial Demokrasi Polandia secara tegas dan serius memprotes pemecahan dan partisi terhadap sebuah negeri” … Sosial Demokrasi Polandia mengutuk kaum Sosialis yang menyerahkan kepada Hohenzollern[16] “tugas membebaskan bangsa-bangsa tertindas.” Sosial Demokrasi Polandia mengekspresikan keyakinan bahwa hanya dengan partisipasi dalam perjuangan kaum proletariat internasional revolusioner yang akan datang, dan hanya dalam perjuangan untuk sosialisme, “rantai beban penindasan nasional dapat dihancurkan dan menghapus semua bentuk dominasi asing, dan memastikan untuk rakyat Polandia kemungkinan untuk berkembang secara bebas dan menyeluruh sebagai anggota yang setara di dalam sebuah Liga Bangsa-Bangsa.” Deklarasi ini juga mengakui bahwa perang yang sekarang ada adalah “perang saudara ganda” “bagi rakyat Polandia.” [Bulletin of the International Socialist Committee, No. 2, 27 September 1915, hlm 15.]

Tidak ada perbedaan dalam substansi antara postulat-postulat di atas dengan pengakuan hak sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri kecuali bahwa formulasi politik mereka masih terlalu kabur dan samar-samar ketimbang mayoritas program dan resolusi dari Internasional Kedua. Usaha apapun untuk mengekspresikan ide-ide tersebut dalam formula politik yang tepat dan untuk menentukan apakah ide-ide ini berlaku dalam sistem kapitalis atau hanya di dalam sistem sosialis akan semakin jelas membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh kaum Sosial-Demokrat Polandia dalam menyangkal hak sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri.

Keputusan Kongres Internasional Kedua yang diselenggarakan di London pada 1896, yang mengakui hak sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri, harus, di atas dasar postulat-postulat yang disebutkan di atas, ditambahi dengan referensi pada: [1] urgensi yang terutama dari tuntutan ini di bawah imperialisme; [2] sifat kondisional secara politik dan isi klas dari semua tuntutan demokrasi politik, termasuk tuntutan ini; [3] perlunya membedakan tugas-tugas konkrit dari kaum Sosial Demokrat di bangsa-bangsa yang menindas dan di bangsa-bangsa yang tertindas; [4] pengakuan hak penentuan nasib sendiri dari kaum oportunis dan kaum Kautskyian yang tidak konsisten, sepenuhnya verbal, dan, oleh karenanya, sejauh signifikansi politiknya, munafik; [5] kesamaan yang sesungguhnya antara kaum sonivis dan kaum Sosial Demokrat, terutama sekali kaum Sosial Demokrat dari Kekuatan-kekuatan Besar [Rusia Raya, Anglo-Amerika, Jerman, Perancis, Italia, Jepang, dsb] yang tidak mendukung kebebasan untuk memisahkan diri bagi koloni-koloni dan bangsa-bangsa yang ditindas oleh bangsa “mereka sendiri”; [6] perlunya mensubordinasi perjuangan untuk tuntutan ini, dan juga untuk semua tuntutan demokrasi politik yang pokok, kepada perjuangan massa revolusioner yang segera untuk menggulingkan pemerintahan borjuis dan untuk mencapai sosialisme.

Untuk mencangkokkan kepada Internasional cara pandang beberapa bangsa-bangsa kecil – terutama sekali cara pandang kaum Sosial Demokrat Polandia yang dalam perjuangannya melawan borjuasi Polandia, yang menipu rakyat dengan slogan-slogan nasionalis, disesatkan ke penolakan hak menentukan nasib sendiri – akan merupakan kesalahan teoritis. Itu akan menggantikan Marxisme dengan Prodhounisme dan, dalam praktek, akan memberikan dukungan tidak-sengaja kepada sovinisme dan oportunisme yang paling berbahaya dari bangsa-bangsa Besar.

________________________________________________

Dewan Editorial Sotsial-Democrat, Organ Sentral dari P.B.S.D.R [Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia]

Postscript. Dalam Die Neue Zeit pada tanggal 3 Maret 1916, yang baru saja muncul, Kautsky secara terbuka mengulurkan tangan rekonsiliasi Kristen kepada Austerlitz[17] , yakni seorang perwakilan sovinisme Jerman yang paling busuk, menolak kebebasan untuk memisahkan diri bagi bangsa-bangsa yang tertindas di Hapsburg Austria namun mengakuinya untuk Polandia Rusia, sebagai layanan kecil untuk Hindenburg[18] dan Wilhelm II[19] . Tidak ada ekspose mengenai Kautskyisme yang lebih baik daripada ini!

Catatan Untuk Tesis “Revolusi Sosialis dan Hak Sebuah Bangsa Untuk Menentukan Nasib Sendiri”

Ditulis antara Januari-Februari 1916. Pertama kali diterbitkan tahun 1937 dalam Lenin Miscellany XXX, diterjemahkan dari bahasa Jerman

Ada persamaan antara bagaimana umat manusia harus mencapai penghapusan klas-klas dengan bagaimana umat manusia dapat mencapai fusi bangsa-bangsa. Seperti halnya hanya sebuah tahapan transisi dari kediktaktoran oleh klas yang tertindas akan membawa kita ke penghapusan klas-klas, maka hanya kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas dan penghapusan secara riil penindasan nasional akan membawa kita pada fusi bangsa-bangsa, dan kriteria politik dari kemungkinan ini ada pada kebebasan untuk memisahkan diri. Kebebasan untuk memisahkan diri adalah alat politik terbaik dan satu-satunya untuk melawan sistem negeri-negeri kecil yang konyol dan isolasi nasional yang, karena nasib baik umat manusia, tak terelakkan sedang dihancurkan oleh seluruh perkembangan kapitalis.

________________________________________________

[11] Internasional Kedua dibentuk pada 1881 oleh partai-partai buruh Eropa. Organisasi internasional ini mendasarkan dirinya pada gagasan Marxisme. Akan tetapi dalam perjalanannya, banyak para pemimpin Internasional Kedua mulai mengadopsi gagasan reformisme. Pada 1914, mayoritas seksi Internasionale Kedua mendukung Perang Dunia Pertama, dan ini menandai kehancuran organisasi tersebut.

[12] Ilya Rubanovich (1859-1920) adalah seorang revolusioner Rusia yang bergabung dengan kelompok Narodnik, yakni Narodnaya Volya, pada 1880an, sebuah kelompok populis yang berhasil membunuh Tsar Alexander II. Dia lalu bergabung dengan Partai Sosialis Revolusioner. Pada saat Perang Dunia I, ia lalu mendukung perang ini sebagai perang untuk membela tanah air. Dia juga lalu menentang Revolusi Oktober.

[13] Georgi Plekhanov (1856-1918) adalah Bapak Marxisme Rusia. Dia adalah salah satu pendiri organisasi Marxis pertama di Rusia: Kelompok Emansipasi Buruh. Dianggap oleh Lenin sebagai gurunya, dia pada akhirnya berseberangan dengan Lenin mengenai masalah Revolusi Rusia 1917, dan menentang Revolusi Oktober.

[14] Nashe Dyelo adalah koran kaum reformis Rusia.

[15] Konferensi Zimmerwald adalah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh kaum sosial-demokrat atau Marxis yang menentang Perang Dunia, yang bertempat di Zimmerwald, Switzerland, pada 8 September 1915. Setelah mayoritas kaum sosial demokrat Internasional Kedua memberikan dukungan mereka kepada negara mereka masing-masing untuk meluncurkan Perang Dunia, kaum Marxis revolusioner yang menentang perang pecah dari kaum sosial-demokrat reformis ini.  Ikut dalam konferensi ini antara lain adalah Lenin, Trotsky, Zinoviev, Radek,  dan Martov. Rosa Luxemburg walau tidak hadir juga mendukung kelompok Zimmerwald.

[16] Hohenzollern adalah adalah keluarga bangsawan yang memegang kekuasaan di Prussia, Jerman, dan Rumania semenjak tahun 1100. Di Jerman dan Prusia, tahta kerajaan mereka ditumbangkan oleh Revolusi Jerman 1918. Di Romania, pada 1947 mereka ditumbangkan oleh gerakan Komunis.

[17] Friedrich Austerlitz (1862-1931) adalah seorang jurnalis dan politisi sosial demokrat Austria.

[18] Paul von Hindenburg (1847-1934) adalah seorang Jendral dari Jerman di dalam Perang Dunia Pertama dan lalu menjadi presiden Jerman dari tahun 1925-1934.

[19] Wilhem II (1859 -1941) adalah Kaisar Jerman yang terakhir, yang memerintah Kerajaan Jerman dan Prusia dari 1888 hingga 1918, dimana kerajaan dia ditumbangkan oleh Revolusi Jerman.